<![CDATA[ABSTRAK Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan dasar hukum bagi kebijakan impor pangan di Indonesia tetapi pada kenyataannya pembatasan impor kurang tepat bahkan sering terjadi penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Hal ini diperparah ketika pemerintah tetap melakukan impor ketika komoditas pangan Indonesia melakukan impor. Jika kebijakan stop impor tidak didukung oleh langkah-langkah yang tepat, tentunya nanti akan ada potensi peningkatan ketegangan sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan dampak negatif lainnya. bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan kebijakan stop impor ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan petani, yang harus saling mendukung untuk memastikan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan stabilitas harga pangan domestik. Penulis mengintegrasikan program SISKODAGRI untuk mencapai hasil ketahanan pangan yang optimal melalui kebijakan stop impor. SISKODAGRI merupakan sebuah konsep terintegrasi Internet of Things (IoT) yang memiliki empat pilar kebijakan impor dengan pengintegrasian program Reformulasi Kebijakan Impor di Indonesia, Inovasi Pertanian Berkelanjutan, Sekolah Kelompok Tani, dan Sinergi Multi-Stakeholder. Adapun tujuan gagasan SISKODAGRI, Adapun tujuan digagaskan SISKODAGRI, antara lain: sarana penguatan meaningful participations dalam regulasi impor, menciptakan produktivitas dan peningkatan kapasitas produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akses petani terhadap teknologi modern, meningkatkan akuntabilitas, mendorong inovasi dari kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program melalui kerja sama multi-stakeholder. SISKODAGRI juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas industri dalam negeri serta mampu menciptakan simpul ekosistem darat antara hayati dan manusia sehingga dapat meningkatkan produksi industri dalam negeri. Kata Kunci: impor, ketahanan pangan, pemerintah. ABSTRACT Law Number 7 of 2014 concerning Trade provides the legal foundation for Indonesia's food import policies. However, in practice, the import restrictions are often poorly implemented, and there have been frequent cases of abuse of authority by the relevant institutions. This issue is further exacerbated when the government continues to allow imports even when domestic food commodities are available. If the import ban policy is not supported by appropriate measures, it could potentially lead to increased social tensions, economic instability, and other negative impacts on the overall welfare of society. The success of the import ban policy largely depends on collaboration between the government, the private sector, and farmers, all of whom must support each other to ensure the improvement of agricultural productivity, the strengthening of food security, and the stability of domestic food prices. The author proposes the integration of the SISKODAGRI program to achieve optimal food security outcomes through an import ban policy. SISKODAGRI is an integrated Internet of Things (IoT)-based concept that stands on four policy pillars: Reformulation of Indonesia’s Import Policy, Sustainable Agricultural Innovation, Farmer Group Schools, and Multi-Stakeholder Synergy. The objectives of the SISKODAGRI concept include strengthening meaningful participation in import regulation, creating productivity and increasing agricultural production capacity to support food security, enhancing farmers’ knowledge, skills, and access to modern technology, improving accountability, encouraging cross-sector innovation through collaboration, and increasing public acceptance of the program through multi-stakeholder cooperation. SISKODAGRI is also expected to add value to national food security, boost domestic industry productivity, and create a land-based ecosystem linkage between biodiversity and humans, thereby enhancing the production of Indonesia’s domestic industries Keyword: import, food security, government.]]>
