<![CDATA[ABSTRAK Kewenangan Pemda dalam menyelesaikan sengketa Pilkades menimbulkan dilema antara menjaga stabilitas politik lokal dan menghormati prinsip kemandirian desa. Penelitian ini menganalisis batas intervensi Pemda serta upaya menciptakan keseimbangan antara hukum, demokrasi, dan otonomi desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa. Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa Pilkades diatur dalam UU Desa dan regulasi terkait. Namun, intervensi Pemda sering memicu dilema antara stabilitas dan otonomi desa. Tantangan utama mencakup batas kewenangan yang tidak jelas, konflik kepentingan, serta kurangnya transparansi dalam penyelesaian sengketa, yang berpotensi melemahkan demokrasi desa. Kewenangan pemerintah daerah dalam sengketa Pilkades harus mengutamakan netralitas, transparansi, dan proporsionalitas guna menjaga keseimbangan antara pengawasan dan penghormatan terhadap demokrasi serta otonomi desa. Kata Kunci: kewenangan pemerintah daerah, sengketa pilkades, otonomi desa ABSTRACT The authority of local governments in resolving village head election (Pilkades) disputes creates a dilemma between maintaining local political stability and respecting the principle of village autonomy. This study analyzes the limits of local government intervention and efforts to create a balance between law, democracy, and village autonomy. The research method used is a normative legal method with a statutory and conceptual approach to analyze the authority of local governments in resolving village head election disputes. The authority of local governments in resolving Pilkades disputes is regulated under the Village Law and related regulations. However, government intervention often triggers a dilemma between stability and village autonomy. The main challenges include unclear authority limits, conflicts of interest, and a lack of transparency in dispute resolution, which have the potential to weaken village democracy. Local government authority in Pilkades disputes should prioritize neutrality, transparency, and proportionality to maintain a balance between supervision and respect for democracy and village autonomy. Keyword: local government authority, pilkades disputes, village autonomy]]>
