Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebebasan dan Perlindungan HAM: Studi Kasus Pembelot Korea Utara di Asia Timur Angelina Dwi Susanti; Friska Silaban; Nuur Rizka Mumtaz
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i4.5185

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab serta kewajiban negara terhadap pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia.Penelitian ini mengangkat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Dalam pandangan hubungan internasional HAM menjadi masalah yang serius, oleh karena itu upaya dari berbagai pihak terutama aktor-aktor negara untuk dapat mengambil peranan dalam melindungi setiap HAM. Seiring dengan banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM yang dihadapi oleh masyarakat dunia, terutama di Korea Utara. Masalah ini menjadikan masyarakat Korea Utara berusaha untuk keluar dari negaranya sendiri dan untuk mencari kebebasan yang diinginkan selama ini. Kasus pelanggaran HAM ini mendapat berbagai respon dari beberapa negara lain hingga organisasi internasional. Berbagai kebijakan dan upaya dilakukan negara lain untuk mengurangi jumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Tetapi hal tersebut kurang mendapat perhatian dari Korea Utara, karena sudut pandang Korea Utara menganggap tidak semua masukan tersebut dapat diterapkan ke dalam masyarakat mereka. Kasus ini mencerminkan bahwa pilihan yang paling realistis dalam hal ini adalah tidak mengabaikan peranan sebuah negara, melainkan bagaimana membuat negara tersebut berfungsi sedemikian rupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder, untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber informasi lainnya yang tersedia diberbagai media internet seperti jurnal, artikel, dan sumber lainnya.
THE INFLUENCE OF THE PARIS CLIMATE AGREEMENT ON ENERGY AND ENVIRONMENTAL POLICY REFORM IN INDONESIA Angelina Dwi Susanti; Friska Silaban; Lambok Febryan Aritonang; Yessi Tri Yosika Br Sitompul
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 4 (2025): Agustus
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i4.5676

Abstract

Climate change is a global challenge that is driving countries to reform their energy and environmental policies, including Indonesia. Before the Paris Climate Agreement was ratified in 2016, Indonesia's policies were sectoral, fragmented, and highly dependent on fossil energy, with minimal attention to reducing carbon emissions. This study aims to analyze the impact of the Paris Climate Agreement on energy and environmental policy changes in Indonesia. The research approach applied is descriptive qualitative with an online literature study method, using sources from scientific journals, books, government documents, and international reports. The research findings indicate that the Paris Climate Agreement acts as a key driver of national policy change towards low-carbon development. Indonesia began to implement new instruments such as Nationally Determined Contributions (NDC), carbon tax, Emissions Trading System (ETS), and set energy transition targets in the 2021-2030 RUPTL. In addition, environmental policies are emphasized through the integration of climate change issues in the RPJMN, RAN-GRK, forest moratorium, and the establishment of the Peat Restoration Agency. Despite significant progress, policy implementation still faces challenges in terms of coordination and resistance from various sectors.