Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Case Law Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Putu Riskha Puspita Dewi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaturan Hukum Penyalahgunaan AI (Artificial Intelligence) dalam Peniruan Suara atau Voice Cloning terhadap Tindakan Penipuan Putu Riskha Puspita Dewi
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i2.1677

Abstract

The increasingly advanced era is certainly followed by various developments in the fields of economy, social, culture and even technology. Technological progress in various countries can be seen from the existence of a technology called AI. Artificial Intelligence or AI is an artificial intelligence technology that has the ability to solve problems like humans. In practice, AI will simulate human intelligence with the ability to recognize images, write and even make predictions based on data. Lately, AI has begun to be misused by individuals who feel they are benefiting. In Indonesia, the misuse of AI technology has been rampant where perpetrators use AI for fraud. An act that uses technology as the main weapon of crime is included in the category of cyber crime. The rampant case of cyber crime in Indonesia is the act of voice imitation or voice cloning. The perpetrators in committing their crimes usually use a technological intermediary that can change their voice so that it is similar to the voice of relatives, friends, family or important people or public figures recognized by the victim. Voice imitation or known as voice cloning is the ability to imitate a voice that is similar to the original voice. Voice cloning using AI technology is an imitation of the human voice with an extraordinary level of accuracy of similarity, both in intonation, tone, and also voice patterns. The law on information and electronic transactions contains various regulations regarding information and electronic transactions, but the law does not explain in detail the misuse of AI in voice cloning because there are still limitations in the ITE law regarding criminal acts of voice cloning fraud and until now criminal acts of voice cloning are still rampant.
URGENSI VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM AKSES KEADILAN DI INDONESIA Putu Riskha Puspita Dewi; Ni Putu Rai Yuliartini
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan mandat konstitusional negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat miskin atas keadilan sebagaimana mandate dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk memastikan layanan diberikan oleh lembaga yang kompeten, pemerintah menerapkan mekanisme verifikasi dan akreditasi sebagaimana diatur dalam Permenkumahm Nomor 3 Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menilai sejauh mana mekanisme tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verifikasi dan akreditasi tidak hanya menentukan kelayakan lembaga dari sisi administrasi dan struktur organisasi, tetapi juga memastikan pemenuhan standar layanan yang diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021, termasuk kualitas sumber daya manusia, prosedur pendampingan, dan akuntabilitas layanan. Melalui proses penilaian ini, akreditasi berkontribusi pada peningkatan profesionalitas LBH, memperluas jangkauan bantuan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, mekanisme verifikasi dan akreditasi merupakan elemen penting dalam menjamin mutu layanan dan mewujudkan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat miskin. Kata kunci: verifikasi dan akreditasi, bantuan hukum, akses keadilan.
Co-Authors Ni Putu Rai Yuliartini