Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law
Nasution, Marini Amalia
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Studi Kritis Implementasi Konsep Negara Kesatuan dalam Pengawasan Pembentukan Perda Provinsi Oleh Pemerintah Pusat Nasution, Marini Amalia; Ismail, Ismail; Achmad Fitrian
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i3.1351

Abstract

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan perda provinsi merupakan salah satu bentuk implementasi konsep negara kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca Putusan MK, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pembentukan perda tingkat provinsi hanya melalui evaluasi atau fasilitasi sebagai pembinaan. Penelitian ini mempunyai dua identifikasi masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan konsep negara kesatuan dalam pengawasan pembentukan perda provinsi, dan bagaimana upaya penguatan konsep negara kesatuan agar pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan perda dapat terlaksana lebih optimal. Kedua identifikasi masalah tersebut dijawab melalui metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, pelaksanaan konsep negara kesatuan dalam pengawasan pembentukan perda provinsi memiliki tiga kelemahan, yaitu cacatnya prosedural dalam pembentukan perda provinsi; dan lemahnya pengawasan preventif pemerintah pusat terhadap pembentukan perda. Kedua, upaya penguatan konsep negara kesatuan agar pengawasan pemerintah pusat terhadap pembentukan perda provinsi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara internal pada Direktorat Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri agar lebih aktif untuk melakukan evaluasi atau fasilitasi rancangan perda provinsi.
Co-Authors Achmad Fitrian Ismail Ismail