<![CDATA[Selama tiga pesta demokrasi terakhir di negeri ini (1999, 2004 dan 2009), data partisipasi politik memperlihatkan angka yang menurun. Kondisi ini, mestinya dijadikan perhatian yang serius dan jangan dipandang dengan sebelah mata. Masalah partisipasi politik rakyat dalam setiap Pemilihan Umum, baik Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah, adalah simbol keberhasilan demokrasi. Oleh karenanya, bila partisipasi politik rakyat terus menurun, rasanya wajar kalau sistem demokrasi yang kita tempuh penting dikaji ulang.
Pemilhan Umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan demokrasi, dimana rakyat pada saat itu berdaulat, rakyat bebas menentukan pilihannya, menentukan pemimpinnya yang akan menjalankan atau mengelolah negara ini. Ini yang perlu terus ditekankan kepada masyarakat agar mau memenuhi haknya. Contoh di atas disetiap perhelatan pesta demokrasi apakah itu pemilu Legislatif, pemilu Presiden, dan Pilkada di setiap daerah propinsi, kabupaten/kota. Ini yang berbahaya jika masyarakat sudah bosan dan tidak mau lagi menggunakan haknya untuk datang di TPS (Tempat Pemungutan Suara), mereka sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah.
Mereka cenderung akan menilai yang namanya pesta demokrasi tak ubahnya sebuah sandiwara politik. Mereka masih meragukan apakah para calon legislatif yang bakal dipilihnya itu adalah wakil rakyat atau wakil partai politik? Mereka juga banyak yang kecewa, karena apa-apa yang dijanjikan selama kampanye, tidak ada satu pun yang dibuktikannya. Jalan pintasnya, daripada ikut nyontreng, lebih baik berdiam diri di rumah. Mereka apatis melihat keadaan. Apalagi mereka merasakan secara esensial pengertian kekuasaan ditangan rakyat menjadi tak bermakna, kekuasaan rakyat hanya nampak dominan dan itu hanya sesaat saja, tatkala menentukan pilihannya di bilik suara, namun setelah itu, sepertinya rakyat sudah terlupakan, kurang terakomodir dalam kehidupan kenegaraan, oleh karena sistem demokrasi memberikan Power Full (kekuasaan yang sangat besar) kepada eksekutif dan legislatif (presiden dan DPR) karena nampak dalam berbagai kenyataan, kebijakan yang diambil bukan atas dasar kehendak rakyat, tetapi kebanyakan atas kehendak penguasa baik eksekutif maupun legislatif.
Menuju potret demokrasi yang makin berkualitas, partisipasi politik rakyat adalah salah satu ukuran yang sangat penting. Keikut sertaan rakyat telah memiliki hak politik pada setiap pesta demokrasi, pada dasarnya merupakan bukti bahwa pemerintah mampu mengajak rakyatnya untuk hidup berdemokrasi secara lebih berkualitas. Pemerintah terekam cukup berwibawa dimata masyarakatnya. Dan dipihak lain, rakyat pun memandang pemerintah layak untuk diikuti.
Parsipasi politik masyarakat bukan hanya ikut memberikan suara pada setiap Pemilu/Pilkada, tetapi partisipasi politik masyarakat dapat dilihat pada keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta terlibat dalam pelaksanaan (implementasi) kebijaksanaan atau keputusan yang sudah ditetapkan.]]>
