Congge, Umar
Jurnal Ilmiah Administrasita

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Persepsi Pelanggan terhadap Kualitas Layanan Listrik Prabayar PT. PLN (Persero) di Kabupaten Sinjai Congge, Umar
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 6 No 1 (2015): Edisi Juni 2015
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan lisrik prabayar di PT. PLN Kabupaten Sinjai, mengingat listrik prabayar merupakan layanan baru jadi diperlukan suatu standar prosedur yang menjadi acuan bagi seluruh pegawai PT. PLN dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya, karena banyaknya keluhan dari pelanggan mengenai pemasangan meter prabayar yang lama karena harus mengantri tentunya PLN berupaya meningkatkan produktivitas pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan listrrik Prabayar PT. PLN (Persero) di Kabupaten Sinjai. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana Pendekatan ini menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipasi dari peneliti sehingga diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatar belakangi. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pelayanan listrik prabayar pada PT. PLN (Persero) di Kabupaten Sinjai. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang dipandang mengetahui dan terlibat dalam pelayanan. Persepsi pelanggan yang diamati adalah : kepastian waktu pelayanan, kemudahan mendapatkan pelayanan, tanggung jawab pelayanan dan sarana yang mendukung pelayanan di PT. PLN (Persero) Kabupaten Sinjai. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Sinjai Kabupaten Sinjai cenderung baik meskipun respon dari pelanggan berbeda, namun dapat dikatakan sudah mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Dari semua dimensi yang digunakan penulis untuk peneliti, hanya Dimensi Kepastian Waktu Pelayanan yang mendapatkan respon yang kurang baik dari pelanggan namun dimensi yang lain mendapatkan respon yang baik dari pelanggan yakni dimensi Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Tanggung Jawab, dan sarana pendukung pelayanan memberikan kepuasan kepada pelanggan listrik prabayar.
MANAGEMENT COMPLAINT SYSTEM PADA RSUD SINJAI DALAM MEMBERIKAN JAMINAN CLINICAL GOVERNANCE Congge, Umar
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 6 No 2 (2015): Edisi Desember 2015
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan Management Complaint System pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai dalam memberikan jaminan Clinical Governance dapat disimpulkan bahwa dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal peningkatan mutu pelayanan, hal ini terlihat dari hasil tindak lanjut Tim Unit Layanan Pengaduan dalam mengelola keluhan dan pengaduan masyarakat yang mana hasilnya langsung dirasakan pasien dan keluarga pasien maupun juga bagi RSUD Sinjai sendiri sebagai pihak penyedia layanan sedangkan Layanan Pengaduan melalui SMS masih kurang optimal, karena keterbatasan sebuah pesan singkat dalam memberikan jawaban maupun penjelasan keluhan sehingga dapat menimbulkan rasa kurang puas.
ANTISIPATIF MODEL PECAH KONGSI KEPALA DAERAH congge, umar
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 7 No 2 (2016): Edisi Desember 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap adanya fenomena pecah kongsi antara Kepala Daerah dengan wakilnya di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Case study). Alasan menggunakan pendekatan studi kasus karena peneliti menyadari bahwa kasus pecah kongsi antara Bupati dan Wakil Bupati bukanlah hal yang berlaku secara umum atau sifatnya kasuistik, sehingga pendekatan ini dianggap lebih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata dalam proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sinjai telah terjadi fenomena pecah kongsi, meskipun sifatnya pecah kongsi tertutup, karena tidak sampai pada proses terjadinya pengunduran diri salah satu dari mereka. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya pecah kongsi Kepala Daerah adalah, antara lain: pertama, Jabatan wakil Kepala Daerah sebaiknya ditiadakan; kedua Seorang Kepala Daerah sebaiknya dipilih atau ditunjuk oleh Kepala Daerah setelah pemilihan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD, atau sebaliknya; ketiga perlu ada aturan yang jelas tentang pembagian tugas antara Bupati dengan Wakil Bupati yang diatur secara teknis sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dan keempat adalah perlu adanya aturan yang jelas dan tegas yang melarang seorang Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya.
PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN LAPPA Congge, Umar
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 5 No 2 (2014): Desember 2014
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.859 KB)

Abstract

Pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa Kabupaten Sinjai”. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui model penelolaan retribusi TPI Lappa, adapun yang menjadi motivasi utama dari penelitian ini adalah karena adanya kecenderungan proses pengelolaan retribusi TPI Lappa yang cenderung tidak efektif yang berdampak pada rendahnya konstribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sinjai. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana potensi dan realisasi penerimaan  Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa?; 2).Bagaimana efektifitas pengelolaan retribusi TPI Lappa; 3). Apa yang menjadi faktor determinan terhadap sistem Manajemen Pengelolaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lappa?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan yang terdiri atas: Kepala Dinas Pendapatan, Kepala TPI Lappa, sedangkan informan pendukung adalah para Kepala Seksi dan para Kepala Sub Seksi, karyawan dan petugas pemungut, beberapa punggawa (pemilik kapal) serta beberapa masyarakat pengguna jasa TPI Lappa. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui teknik pengolahan data dengan tahapan reduksi, display, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah hanya mengandalkan laporan-laporan semata, sehingga pengawasan cenderung lemah dan tidak efektif  yang membuka peluang terjadinya kecurangan. Dari hasil perhitungan dan analisis Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sinjai yang menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sinjai masih belum efektif. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sinjai dari tahun 2008 sampai tahun 2012 belum mencapai potensi penerimaan riilnya. Pengawasan yang belum maksimal sehingga cenderung terjadi kebocoran, serta tidak maksimal dan minimnya fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola TPI Lappa. Besarnya tarif retribusi yang dikenakan terhadap pengguna jasa TPI Lappa masih cenderung rendah, sehingga tidak mampu mengangkat atau meningkatkan PAD. Belum adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai tentang pengawasan pengelolaan tempat pelelangan ikan, sehingga menjadikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan di TPI tidak memiliki standar pengawasan yang jelas.
PERAN LEMBAGA ADAT AMMATOA DALAM MEMPERTAHANKANADAT ISTIADAT KAJANG DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA Congge, Umar
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 8 No 02 (2017): Edisi Desember 2017
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.867 KB)

Abstract

Dengan ditetapkannya Peraturan DaerahNomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang diharapkan bahwa masyarakat Adat Kajang Ammatoa tetap memiliki eksistensi dalam mempertahankan adat-istiadatnya melalui kepeminpinan lembaga adat yang tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian masyarakat adat Kajang Ammatoa tetap memiliki kesempatan untuk dapat menentukan nasib sendiri, mewakili dirinya sendiri melalui kelembagaan adatnya, menjalankan hukum adatnya serta memiliki dan menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adatnya sesuai sistem dan aturan adat yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Adat Ammatoa dalam mempertahankan adat istiadat masyarakat Kajang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural). Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Berdasarkan hasil penelitian tentang peran lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba emenunjukkan bahwa Peran lembaga adat dalam mempertahankan eksistensi tardisi kajang ammatoa adalah dengan cara mengajarkan kepada setiap generasi inti daripada ajaran Pasang sebagai prinsip hidup. Eksistensi Pasang sifatnya menjadi sebuah keharusan dan kewajiban untuk dilaksanakan menjadikan posisinya sama halnya dengan nilai wahyu dan atau sunnah yang dikenal dalam ajaran agama-agama samawi.Peran lembaga adat dalam menangkal pengaruh modernisasi dengan tetap menjaga perilaku hidup sederhana (kamase-mase) dan pola hidup tradisonalnya sebagai bentuk perlawanan dari pengaruh teknologi. Dalam hal ini lembaga adat kajang ammatoa berkewajiban untuk menjaga kearifan lokal dengan mempertahankan kelestarian hutan yang diyakini bahwa menjaga hutan adalah merupakan bagian dari ajaran pasang, karena hutan memiliki kekuatan gaib yang dapat kewajiban yang harus ditunaikan untuk mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana manakala tidak dijaga kelestariannya. Peran lembaga adat dalam menjaga nilai etika dan norma hukum yang ada, dengan merapkan segenap hukum-hukum sesuai dengan isi pasang serta memberikan sanksi kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya.
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PIHAK KETIGA DI KABUPATEN SINJAI Congge, Umar
Jurnal Ilmiah Administrasita Vol 3 No 2 (2013): April 2013
Publisher : Jurnal Ilmiah Administrasita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6.867 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul tentang Mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara Pemerintah daerah Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga di kabupaten Sinjai, dengan  melakukan analisis terhadap   konsep utama, tentang  mekanisme pengawasan DPRD terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai.    Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD, Sekdakab, Bagian pemerintahan dan Pembangunan, tokoh masyarakat,pimpinan partai (politisi), SKPD, LSM, KOPEL, pihak ketiga (Kontrakor). Analisis data secara deskriptif kualitatif  melalui teknik pengolahan data dengan tahapan reduksi, display dan verifikasi data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD kabupaten Sinjai tidak memiliki mekanisme atau model khusus dalam menjalankan pengawasan terhadap perjanjian antara pemerintah dengan pihak ketiga di Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu peneliti telah mengajukan gagasan atau konsep tentang mekanisme pengawasan sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian.