<![CDATA[Pemerintahan Desa sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada pasal 26 ayat 2 Kepala Desa memiliki wewenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Selain itu, tertuang juga pada pasal 72 pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Potensi desa dan regulasi tentang desa merupakan kekuatan pengembangan wirausaha desa tetapi harus diawali pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Ide strategi dalam pengembangan jiwa wirausaha dilakukan dengan pendidikan dan latihan Enterpreneurial Government (Pemerintahan bergaya Wirausaha).
Strategi pengembangan wirausaha, diawali dengan pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa. Out came kegiatan ini adalah perubahan pola pikir dan munculnya usaha-usaha desa. Adanya usaha-usaha berbasis kearifan lokal dilanjutkan dengan pengembangan pemasaran dan produksi. Melaui strategi pengembangan jiwa wirausaha ini diharapkan dapat membangkitkan semangat wirausaha di Desa sehingga mampu memberikan stimulus munculnya usaha-usaha berbasis kearifan lokal menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.]]>
