Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara)
CAHYO LUKITO
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI (PPID) DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK CAHYO LUKITO
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): February 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i1.56

Abstract

Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal itu dudukung dengan aturan pemerintah tentang keterbukaan publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi.Dalam Pelaksanaan Keterbukaan informasi publik ada hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu tentang pelaksanaan pelayanan informasi, dengan mengetahui hal tersebut maka diperlukan identifikasi masalah dalam pelaksanaan Pelayanan informasi tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Kabupaten Bojonegoro serta pemohon informasi yang menggunakan layanan informasi di desk informasi PPID Utama dan sampelnya adalah 1 Petugas Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, 2 Petugas Desk Informasi dan 2 pemohon informasi melalui desk informasi (1 perseorangan Dan 1 dari NGO) . Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.
PERAN KEPALA PASAR DAERAH KUNDURAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR Cahyo Lukito
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 2 (2017): August 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i2.64

Abstract

Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan oleh pemerintah daerah sebagai pusat laba. Artinya Perusahaan Daerah merupakan unit organisasi dalam tubuh Pemda yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah yang mendirikan (Abdul Halim, 2007). Dengan demikian, disamping wajib menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah suatu provinsi/kabupaten/kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu perusahaan daerah atau BUMD di lingkungannya.Perusahaan Daerah Pasar Blora merupakan badan usaha yang melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang pemasaran. Kegiatan tersebut terutama diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip perusahaan dengan tujuan mengembangkan dan mempertahankan hidup perusahaan.Kehadiran Perusahaan Daerah Pasar Blora selain diharapkan dapat merumuskan formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, Perusahaan DaerahPasar Blora juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Blora yang semakin pesat, Perusahaan Daerah Pasar Blora juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi Pasar Yang Nyaman, Aman, Rapi dan Bersih. Untuk mencapai hal tersebut, maka Perusahaan DaerahPasar Blora senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.Penelitian ini memotret peran Kepala Pasasr Daerah Kunduran dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam mencapai hasil yang diinginkan. Hasil pemungutan retribusi pasar.
IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO Cahyo Lukito
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): February 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i1.71

Abstract

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah terus bertambah namun peningkatan alokasi dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi. Pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat harus sesuai dengan aturan Standar Operasional Prosedur (SOP), apabila desa tidak mempunyai SOP yang baik tidak mungkin SOP ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dan pembahasan terkait implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberbendo yaitu dilihat dari model Charles O Jones penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan Siskuedes dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan Siskuedes sampai saat ini Desa Sumberbendo sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi Siskudes. Hambatan dalam pelaksanaan Siskuedes ini adalah jaringan internet untuk desa yang belum terakses internet dan masih membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim Kecamatan Bubulan.
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro) Cahyo Lukito
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 2 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i2.78

Abstract

Pemungutan BPHTB di Kabupaten Bojonegoro, dengan disahkannya UU PDRD No.28 Tahun 2009 maka BPHTB menjadi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Bojonegoro telah dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dan jalur tata kelola. Jalur kebijakan ini telah dilakukan melalui Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2010 yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya kebijakan desentralisasi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro, serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir terus menerus cenderung turun hal ini menandakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro belum diupayakan peningkatannya secara komprehensif kepada pemangku kepentingan secara konsisten.
Co-Authors