Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus Journal of Academic Literature Review
Pradipta, Firwanda Sandi
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025 Pradipta, Firwanda Sandi; Widjajanti, Ermania
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 2 (2025): May
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i2.431

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembaruan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Fokus utama terletak pada implikasi yuridis dari ketentuan baru yang mengeluarkan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9G. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, apakah pembaruan hukum pidana melalui UU No. 1 Tahun 2025 mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di BUMN; kedua, bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 9G menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi impunitas pejabat BUMN, karena melemahkan legitimasi penindakan oleh KPK terhadap korupsi di sektor strategis. Pembaruan ini dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap norma yang eksklusif ini agar pembaruan hukum pidana benar-benar menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam tata kelola BUMN.
Co-Authors Ermania Widjajanti