Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF (DPRD) TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2023 Sarasti, Septia
Journal Of Law And Social Society Vol. 2 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : CV. Cendikiawan Muda Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/jolasos.v2i1.255

Abstract

Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini, maka perlu kiranya dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Efektivitas lembaga legislatif dalam sistem politik merupakan cerminan sejauh mana kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis telah terlaksana. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih dibekali dengan tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban dalam menjalankan perannya. Banyaknya usulan Rencana Pemerintahan Daerah yang bermuara pada Peraturan Daerah yang dihasilkan melalui kegiatan penyusunan Peraturan Daerah di Kota Prabumulih merupakan wujud kinerja anggota DPRD dalam hal ini. Selain itu, hasil peraturan daerah yang telah disetujui menunjukkan apakah peraturan daerah tersebut sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi di wilayah Kota Prabumulih. Studi tentang penerapan peran legislatif DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fungsi legislasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kota Prabumulih tahun 2023. Penelitian pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Prabumulih ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, proses penelitian dimulai dengan berpikir secara induktif, yakni mengungkap berbagai fakta atau fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, menganalisisnya dan kemudian beruapaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Hasil penelitian ini dituangkan dalam Laporan Kinerja DPRD Kota Prabumulih dalam Fungsi Legislasi 2022–2023. Dalam hal ini, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi kepada DPRD Kota Prabumilih, dan DPRD beserta Pemerintah Daerah menanggapinya dengan membuat peraturan daerah. DPRD Kota Prabumulih telah menjalankan perannya sebagai mediator, menjembatani kesenjangan kepentingan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah, atau antara kelompok masyarakat dengan dirinya sendiri.
MENGGAGAS INDONESIA EMAS 2045 MELALUI KENAIKAN GAJI GURU Rizqullah, Ahmad Fakhri; Masyhuri, Imawan; Sarasti, Septia
The Officium Nobile Journal Vol. 1 No. 2 (2024): December 2024
Publisher : The Officium Nobile Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70656/tonji.v1i2.260

Abstract

Pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-V/2007 yang memasukkan anggaran gaji guru ke dalam kewajiban konstitusional 20% bagi anggaran pendidikan yang berimplikasi langsung pada pemberian gaji guru Non-PNS dalam hal ini guru honor dan guru kontrak. Penulis menggunakan metode yuridis normatif di mana penulis akan melihat aturan yang berkaitan dengan materi ini di samping itu dengan elaborasi bahan-bahan hukum yang didapatkan secara kuantitatif yang akan mengaitkankan serangkaian kejadian dengan sejumlah konsep hukum, teori hukum yang dirangkum secara sosio-historis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045) salah satunya adalah dengan penguatan pada sektor pendidikan yakni melalui instrumen gaji guru yang didikotomikan dalam anggaran pendidikan dan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Disertai dengan revisi Undang - Undang tentang Guru dan Dosen melalui komunikasi penganggaran antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.