<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional, namun seringkali menghadapi tantangan signifikan dalam aspek pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi pengelolaan keuangan yang efektif bagi UMKM dengan fokus pada implementasi praktik akuntansi dan penguatan pengendalian internal. Meskipun UMKM didorong untuk tumbuh, kelemahan mendasar sering terletak pada pencatatan transaksi yang tidak teratur, pemisahan dana pribadi dan usaha yang kabur, serta minimnya pemanfaatan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan strategis. Hal ini diperparah dengan lemahnya sistem kontrol internal, yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan aset, kesalahan pencatatan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kasus pada beberapa UMKM di sektor tertentu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemilik/manajer dan observasi dokumen keuangan. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih menggunakan pencatatan kas sederhana (akuntansi berbasis kas) dan belum sepenuhnya mengadopsi standar akuntansi yang berlaku untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP/SAK EMKM). Pengendalian internal yang diterapkan masih bersifat informal dan sangat bergantung pada kepercayaan individu, bukan pada sistem prosedur yang terdokumentasi. Strategi pengelolaan keuangan yang diusulkan menekankan pada tiga pilar utama: (1) Peningkatan literasi keuangan dan akuntansi bagi pemilik/pengelola UMKM; (2) Adopsi praktik akuntansi sederhana namun terstandarisasi, termasuk pemisahan rekening bank dan pencatatan berbasis akrual minimal untuk komponen penting seperti persediaan dan piutang; dan (3) Pembangunan sistem pengendalian internal dasar yang mencakup otorisasi transaksi, pemisahan tugas sederhana (misalnya, antara pencatat dan penerima/pengeluar kas), dan rekonsiliasi berkala. Penguatan ketiga pilar ini diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, meningkatkan transparansi, memfasilitasi akses permodalan, dan pada akhirnya mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan UMKM di masa depan. Rekomendasi lebih lanjut mencakup peran aktif pemerintah dan asosiasi profesi dalam menyediakan pendampingan dan perangkat lunak akuntansi yang terjangkau]]>
