<![CDATA[Pidana mati bagi koruptor di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan kontroversial dalam sistem hukum pidana, di mana hukuman ini diatur secara legal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, namun penerapannya sangat jarang terjadi karena berbagai pertimbangan hukum, HAM, dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk mengkaji efektivitas pidana mati dalam upaya pemberantasan korupsi, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta teori hukum dan HAM. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati diharapkan mampu memberikan efek jera dan menekan angka korupsi yang merugikan negara secara signifikan, penerapannya dihadapkan pada tantangan besar, seperti perlindungan hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas hukuman, serta kecenderungan hakim untuk memilih sanksi penjara seumur hidup atau pengembalian kerugian negara sebagai alternatif. Selain itu, efektivitas hukuman mati sebagai instrumen pemberantasan korupsi masih diperdebatkan, karena faktor-faktor lain seperti penguatan sistem pengawasan, reformasi birokrasi, dan pendidikan anti-korupsi dinilai lebih berkontribusi dalam pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan pidana mati bagi koruptor, serta penguatan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan kerugian negara1.]]>
