<![CDATA[This research discusses the implementation of the concept of sustainable tourism as a strategy for the Bali Provincial Tourism Office to restore Bali's tourism reputation after the emergence of the negative issue 'Bali Is Not Worth Visiting in 2025'. This issue has affected tourists' perceptions and reduced public confidence in Bali as a primary tourist destination. Additionally, the concept of Good Governance also plays a significant role in internal government management in the formation of programs that will be realized into the concept of sustainable tourism. Using a descriptive qualitative approach with interview, observation, and documentation methods, this research explains the real steps taken by the government, including strengthening local cultural identity. The Tourism Office strives to balance economic, social, and environmental interests by involving various parties, such as traditional villages, local communities, and the private sector in managing tourist sites. The results of this study indicate that the implementation of sustainable tourism not only has the potential to gradually improve Bali's tourism image but also strengthens Bali's position as a responsible, environmentally friendly, and sustainable global destination. This step also represents a form of change towards a more equitable and fair tourism management that prioritizes the long-term interests of the community and the environment in Bali. Abstrak Penelitian ini membahas implementasi konsep sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) sebagai strategi Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk memulihkan reputasi pariwisata Bali setelah munculnya isu negatif "Bali Tak Layak Dikunjungi Tahun 2025". Isu ini sempat berpengaruh pada pandangan wisatawan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap Bali sebagai tujuan wisata utama. Selain itu, konsep Good Governance juga memiliki pengaruh besar dalam tata kelola pemerintah secara internal dalam pembentukan program -program yang akan direalisasikan ke konsep sustainable tourism. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian ini menjelaskan langkah nyata yang diambil oleh pemerintah termasuk penguatan identitas budaya lokal. Dinas Pariwisata berusaha menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti desa adat, komunitas setempat, serta sektor swasta dalam pengelolaan tempat wisata. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pariwisata berkelanjutan tidak hanya berpotensi memperbaiki citra pariwisata Bali secara bertahap, melainkan juga memperkuat posisi Bali sebagai destinasi global yang bertanggung jawab, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi salah satu bentuk perubahan menuju pengelolaan pariwisata yang lebih merata, adil, dan mengutamakan kepentingan jangka panjang masyarakat serta lingkungan di Bali.]]>
