<![CDATA[This paper discusses the phenomenon of political cartels as a form of collusion between party elites in Indonesia's post-reform democratic system. Political cartels refer to strategic cooperation between major parties to maintain power and access state resources, which blurs the boundaries between rulers and opposition and weakens the representative function of parties. Using Katz and Mair's theoretical approach and a contextual analysis of national political practice, this paper explores how cartelization has become institutionalized in Indonesia's multiparty presidential system. Factors such as party dependence on state funding, weak party ideology, elitist electoral regulations, and the absence of a permanent opposition have reinforced this practice. Cartelization leads to a decline in the quality of democracy, weakened accountability and increased public apathy. This paper recommends party system reform, strengthening the opposition, transparency of political funds, and revitalizing the role of civil society as steps towards a more substantive and representative democracy. Abstrak Makalah ini membahas fenomena kartel politik sebagai bentuk kolusi antarelite partai dalam sistem demokrasi Indonesia pascareformasi. Kartel politik merujuk pada kerja sama strategis antarpartai besar untuk mempertahankan kekuasaan dan mengakses sumber daya negara, yang mengaburkan batas antara penguasa dan oposisi serta melemahkan fungsi representatif partai. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dari Katz dan Mair serta analisis kontekstual terhadap praktik politik nasional, makalah ini mengurai bagaimana kartelisasi telah melembaga dalam sistem presidensial multipartai Indonesia. Faktor-faktor seperti ketergantungan partai terhadap dana negara, lemahnya ideologi partai, regulasi pemilu yang elitis, serta absennya oposisi permanen turut memperkuat praktik ini. Kartelisasi berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi, melemahnya akuntabilitas, dan meningkatnya apatisme publik. Makalah ini merekomendasikan reformasi sistem kepartaian, penguatan oposisi, transparansi dana politik, serta revitalisasi peran masyarakat sipil sebagai langkah menuju demokrasi yang lebih substantif dan representatif. kata kunci: kartel politik, demokrasi elektoral, kolusi elite, koalisi partai]]>
