<![CDATA[Tradisi menyelenggarakan acara perkawinan atau pesta pernikahan di lingkungan tempat tinggal merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat Indonesia. Salah satu praktik yang sering ditemui dalam pelaksanaannya adalah penutupan jalan umum tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas serta dampak sosial dari kebiasaan penutupan jalan tanpa izin pada saat acara perkawinan di masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan jalan tanpa izin melanggar ketentuan hukum positif karena tidak memenuhi prosedur perizinan resmi yang telah ditetapkan di Indonesia , termasuk syarat adanya jalan alternatif dan izin tertulis dari kepolisian. Selain itu, tindakan ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif terhadap mobilitas masyarakat, potensi konflik sosial antar masyarakat, dan kerugian ekonomi bagi pelaku usaha sekitar acara perkawinan atau pesta pernikahan tersebut. Meskipun dilandasi nilai budaya dan gotong royong, kebiasaan ini tetap memerlukan pengawasan hukum demi menjaga kepentingan umum. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami aturan-aturan perizinan yang berlaku di Indonesia dan bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi serta penegakan hukum secara persuasif dan humanis.]]>
