Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Binamulia Hukum
Endriana, Eka Putri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Keanekaragaman Ikan Lokal Terhadap Ancaman Ikan Red Devil Berdasarkan Public Trust Doctrine Mulia, Insania Akhwat; Endriana, Eka Putri
Binamulia Hukum Vol. 14 No. 1 (2025): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v14i1.960

Abstract

Keanekaragaman ikan lokal di Waduk Sermo semakin terancam akibat dominasi ikan invasif, yaitu Ikan Red Devil (Amphilophus Labiatus), yang mulai berkembang sejak tahun 2000-an. Keberadaan Ikan Red Devil menyebabkan penurunan signifikan dalam populasi ikan lokal, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan kesejahteraan nelayan setempat. Masalah ini akan dianalisis melalui perspektif Public Trust Doctrine untuk mengkaji peran negara dalam melindungi sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi Public Trust Doctrine dalam melindungi keanekaragaman ikan lokal dari ancaman Ikan Red Devil di Waduk Sermo, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi negara, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan, memiliki kewajiban untuk melindungi ikan lokal berdasarkan Public Trust Doctrine. Meskipun telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi negara untuk menangani masalah ini, implementasinya masih kurang maksimal.
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI TANAH KASULTANAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN) Endriana, Eka Putri
PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 29 No. 2 (2024): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v29i2.896

Abstract

The high rate of toll road construction aims to smooth traffic in developed areas and enhance the equitable distribution of development outcomes. One of the toll road constructions targeted to be operational in 2024 is the Yogyakarta-Bawen toll road. The construction of this toll road is considered important because Yogyakarta plays a role as a hub for economic development in southern Java. The issue that becomes important when constructing a toll road is the mechanism for acquiring land owned by residents to be converted into a road. This raises issues regarding the mechanism for land acquisition for public purposes on Sultanate land, which has distinct characteristics compared to privately owned land. In this study, a comparison will be made regarding the regulation of land acquisition for public interest in Law No. 2 of 2012 as amended by Law No. 6 of 2023 with the Regional Regulation No. 1 of 2017. Additionally, the study will examine how the mechanism of land acquisition for public interest on Sultanate land in the construction of the Yogyakarta-Bawen toll road. This research employs an empirical juridical research type with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The research results indicate that there are differences in the provisions regarding land acquisition for public purposes in Law No. 2 of 2012 compared to DIY Regional Regulation No. 1 of 2017.
Rekonfigurasi Regulasi Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Instrumen Hak Kelompok Rentan Firmandayu, Nilam; Endriana, Eka Putri; Brahmana, Ray Astra Tuahta; Fadhel, Naufal
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 (2026): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i2.1008

Abstract

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) berpotensi melemahkan perlindungan PRT karena sejumlah ketentuannya, khususnya terkait hak dan kewajiban yang tidak memenuhi prinsip lex certa, sehingga menimbulkan ambiguitas. Tujuan penelitian ini adalah menguji ambiguitas substansi hukum RUU a quo sebagai dasar penetapan determinasi ketidakpastian hukum serta merumuskan rekonfigurasi muatan regulasi yang ideal sebagai instrumen pemenuhan hak kelompok rentan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan statute approach untuk menguji ambiguitas RUU a quo terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menetapkan dua tahapan khusus untuk merumuskan arah kebijakan, yaitu 1) tahap uji ambiguitas RUU a quo; dan 2) tahap rekonfigurasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, uji ambiguitas terhadap RUU a quo mengungkap bahwa ketiga parameter proportionality-based norm, semantic precision, dan international standards alignment belum memenuhi kepastian hukum. Kedua, rekonfigurasi RUU a quo secara konkret dilakukan dengan menegaskan status PRT sebagai pekerja, menetapkan standar upah, jam kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja yang terukur, serta merevisi pasal-pasal ambigu agar memiliki rumusan yang jelas dan prediktif. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan bagi kelompok rentan diharapkan dapat terpenuhi secara nyata.
Co-Authors Brahmana, Ray Astra Tuahta Fadhel, Naufal Firmandayu, Nilam Mulia, Insania Akhwat