Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Lex Suprema El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Putri, Rizky Amanda
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH BERSTATUS SURAT KETERANGAN TANAH MASYARAKAT ADAT DAYAK Putri, Rizky Amanda; Oktaviani, Analista; Ridwan, Muchammad Ali
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12345/lexsuprema.v7i1.1011

Abstract

Sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak adalah tanah adat yang belum didaftarkan sehingga bukti kepemilikannya hanya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perihal keabsahan Surat Keterangan Tanah dalam sistem pertanahan nasional, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa jual beli tanah berstatus Surat Keterangan Tanah pada masyarakat adat Dayak berikut dengan penyelesaian sengketanya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana menggabungkan analisa menggunakan peraturan perundang-undangan dengan praktik pada masyarakat adat Dayak yang begitu kental dengan hukum adatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Tanah sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 1756/15.1/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, “Surat Keterangan Tanah” tidak lagi diakui di dalam undang-undang melainkan digantikan dengan “Surat Pernyataan Tertulis”. Dengan tidak diakuinya maka Surat Keterangan Tanah tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai salah satu alat bukti dalam pendaftaran tanah. Faktor yang menyebabkan sengketa jual beli diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat adat Dayak tentang ketidakberlakuan Surat Keterangan Tanah sebagai alat bukti pendaftaran tanah disertai dengan maraknya penjualan berulang atas objek tanah yang sama sehingga menyebabkan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penyelesaian sengketa umumnya dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, namun masyarakat adat Dayak menghindari penggunaan jalur litigasi sehingga mereka memanfaatkan Lembaga Adat yang disebut dengan Lembaga Kedamangan yang dipimpin oleh seorang Damang Adat yang bertugas sebagai mediator dalam pelaksanaan musyawarah. Penyelesaian mengutamakan perdamaian sehingga dilakukan secara kekeluargaan namun jika gagal akan dilanjutkan melalui jalur litigasi.
Analisis Hukum dan Etika terhadap Tanggung Jawab PERS di Masyarakat Indonesia Ritonga, Rohani; Sari, Yulia Indah Permata; Sitompul, Qory Amalia Az-Zahra; Maruhawa, Tamara Khaisya; Putri, Rizky Amanda; Efendi, Erwan
El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat  Vol. 4 No. 3 (2024): El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmujtama.v4i3.751

Abstract

The text discusses the rules and ethics of journalism, focusing on guiding individuals or groups in managing the behavior of the press, broadcasting, and mass media from the process of news gathering, writing, composition, and dissemination. The research methodology used in this study is Systematic Literature Review (SLR) to determine the most appropriate method. The research applies three stages: planning, implementation, and analysis of the results, which analyze the results of the Literature Review conducted by the author. Based on the research results and discussions regarding the analysis of Indonesian press law and ethics in being accountable for press coverage that can trigger conflicts in society, it can be concluded that reporting that can trigger conflicts in society is through the right of reply (Article 5 paragraph [2] Press Law) and the right of correction (Article 5 paragraph [3] Press Law).
Co-Authors Erwan Efendi Maruhawa, Tamara Khaisya Oktaviani, Analista Ridwan, Muchammad Ali Ritonga, Rohani Sari, Yulia Indah Permata Sitompul, Qory Amalia Az-Zahra