Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon Leliya, Leliya; Mujahidin, Muhamad; Wildanuddin, Muhamad Dadan
Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/equalita.v7i1.19968

Abstract

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga sering kali menimbulkan dampak yang kompleks, khususnya bagi perempuan dan anak mengenai hak-hak mereka yang berkaitan dengan nafkah, hak asuh, dan perlindungan fisik serta mental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan regulasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambatnya, serta menjelaskan dampak perceraian terhadap perlindungan hak-hak tersebut. . Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan dan regulasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon telah menunjukkan upaya yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya efektif. Beberapa kebijakan dan peraturan telah diterapkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup adanya undang-undang dan peraturan daerah, kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta sinergitas pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, terdapat pula faktor penghambat, seperti budaya patriarki, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta kelemahan dalam sistem perlindungan sosial. Dampak perceraian terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon cukup signifikan, baik dari aspek psikologis, ekonomi, sosial, serta dampak terhadap anak yang sering kali menyebabkan ketidakpastian pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hal ini menekankan pentingnya penguatan sistem perlindungan hukum untuk memastikan hak perempuan dan anak terlindungi secara optimal pascaperceraian.
GENDER-BASED CYBER VIOLENCE IN CIREBON REGENCY: A CRITICAL GENDER AND LEGAL ANALYSIS Leliya, Leliya; Mujahidin, Muhamad; Wildanuddin, Muhamad Dadan
INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 10, No 2 (2025): December 2025
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/inklusif.v10i2.22842

Abstract

The rapid expansion of digital technology and social media has facilitated the emergence of Gender-Based Cyber Violence (GBCV). In Cirebon Regency, reported cases increased sharply from three in 2023 to eight in 2024, reflecting a 166 percent rise and highlighting the growing risks faced by women in digital environments. This study aims to comprehensively examine GBCV in Cirebon Regency by integrating gender analysis, feminist legal theory, positive law, and Islamic law to evaluate existing legal protections and formulate a more responsive and victim-centered protection framework. This research employs a qualitative descriptive approach using primary data from victims of GBCV, local government officials, NGO, and experts in Islamic and positive law, complemented by secondary data derived from relevant legal regulations. Data were collected through interviews, document analysis, FGD, and questionnaires to support a comprehensive qualitative analysis. The results show that from 2020 to 2025 the dominant forms of GBCV in Cirebon Regency were sexting (6 cases), cyber grooming (5 cases), and impersonation (5 cases). Contributing factors include low digital literacy, patriarchal norms, victim blaming, and the absence of a dedicated cybercrime unit within the Cirebon Police Resort. The legal analysis reveals that the implementation of the Electronic Information and Transactions Law, the Sexual Violence Crime Law, and regional regulations remains insufficiently gender responsive, while the principles of maqaṣid shariah affirm that GBCV violates the protection of human dignity, honor, and life. This study contributes a gender informed and Islamic values-based integrative framework to enhance policies for protecting women in digital environments.