Mentari, Dwi Radha Putri
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PASAL 152 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH ISTRI CERAI TALAK DI DESA SORINOMO KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU Mentari, Dwi Radha Putri
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 16 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v16i2.10958

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap impelementasi pasal 152 KHI tentang nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Permasalahannya yakni tidak terimplementasinya pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Dalam praktiknya mantan suami tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istri karna tidak adanya rasa kepeduliian dari sang suami. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpastina hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana praktik pemberian nafkah iddah pasca cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Kedua, Bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Jenis metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Praktik Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak Di Desa Sorinomo: keterbatasan sumber daya, kedua kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, ketiga, faktor budaya dan tradisi. Kedua, Implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo: kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi dari lembaga desa dan KUA, faktor budaya dan tradisi.
The Practice of Londo Iha in Kandai Ii Village, Balibunga Neighborhood: A Study on Marriage That Is Contrary to Islamic Law Mentari, Dwi Radha Putri
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 5 No. 1 (2026): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v5i1.325

Abstract

Elopement Marriage (Londo Iha) in the Customs of the Mbojo and Dompu Tribes, West Nusa Tenggara, is a form of marriage that is not based on parental approval but rather on the will of both parties involved. The proposal and/or consent for the marriage between the two parties occur after the elopement, because the elopement happens due to refusal or unwillingness to propose, rejection of the proposal, disapproval from the parents, feeling disadvantaged, or having certain intentions. The research problems in this study are: First, what factors underlie the practice of londo iha marriage in Kandai Dua Village, Balibunga Environment? Second, what is the Islamic legal perspective on the practice of londo iha marriage? The research approach used in this journal is a literature study.The research results show that: Motives for Elopement Marriage: The majority of couples engage in elopement due to family rejection, social status differences, or strict customary procedures. Some also do it out of strong love and the desire to marry immediately. Social Impact: Elopement causes tension within families and communities but also opens up space for renegotiating customary norms. In some cases, couples who elope eventually receive recognition and acceptance from their families. Community Views: Traditional societies still consider elopement controversial and contrary to customary rules, but there is a growing tendency to accept social change.The discussion indicates that elopement is a form of social resistance as well as an adaptation to changing values and social structures.