Putri, Ni Putu Diah Ratih Nareswari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Bibliometric Analysis of Research on Civil Servants with Disability in Indonesia Putri, Ni Putu Diah Ratih Nareswari
Journal of Social Research Vol. 4 No. 5 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v4i5.2524

Abstract

Including people with disabilities in public service is crucial to Indonesia's commitment to the Sustainable Development Goals (SDGs). Despite the special recruitment program introduced in 2017 to hire civil servants with disabilities, research on the integration of these individuals into public sector management remains limited. This study aims to conduct a bibliometric analysis of research on civil servants with disabilities in Indonesia from 2012 to 2025. The research employed VOS viewer to analyze 197 articles from Google Scholar and Scopus, focusing on the field's evolution, key themes, and research trends. The findings reveal a positive growth trend in related publications, particularly in disability, accessibility, and civil service, yet indicate a lack of research on internal civil service management systems for disabled individuals. Most studies have focused on inclusive public service delivery but neglected topics such as recruitment, career progression, performance evaluation, and institutional support for civil servants with disabilities. The study calls for further research on these under-explored areas to strengthen disability-inclusive governance and improve human resource management systems. These findings can help inform the development of policies and frameworks for integrating disabled individuals into the public sector effectively.
Electorial Account Applications: Paradoks Transformasional dan Kerentanan Elektoral pada Pemilu di Indonesia Anggriawan, Dedi; Putri, Ni Putu Diah Ratih Nareswari; Rahayu, Nika Esti
Jurnal Masyarakat Maritim Vol 9 No 1 (2025): Mei, 2025
Publisher : Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmm.v9i1.7332

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif paradoks transformasional dan kerentanan elektoral yang muncul akibat adopsi aplikasi akuntabilitas elektoral (electoral account applications) dalam kontestasi Pemilu di Indonesia. Dengan pendekatan interdisipliner, studi ini mengintegrasikan perspektif sosiologi, hukum, dan akuntansi untuk memahami dinamika kompleks teknologi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, analisis dokumen regulasi, dan observasi daring terhadap implementasi aplikasi terkait. Secara spesifik, dari sudut pandang sosiologi, penelitian ini menyelidiki bagaimana aplikasi ini membentuk ulang lanskap partisipasi politik dan interaksi sosial antara aktor elektoral, yang berpotensi memicu polarisasi atau echo chamber. Dalam konteks hukum, analisis difokuskan pada kerangka regulasi eksisting dan tantangan penegakan hukum terkait transparansi dan akuntabilitas dana kampanye yang difasilitasi oleh aplikasi digital. Sementara itu, perspektif akuntansi mengeksplorasi efektivitas pelaporan keuangan kampanye digital dan potensi celah bagi dark money atau manipulasi data akuntansi yang terselubung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aplikasi akuntabilitas elektoral menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi partisipasi, ia secara paradoksal memperkenalkan kerentanan baru, termasuk (1) penyebaran informasi bias dan manipulasi opini publik, (2) kesulitan dalam melacak dan mengaudit aliran dana ilegal atau tidak transparan akibat regulasi yang tertinggal,, serta (3) ilusi akuntabilitas finansial yang disembunyikan di balik kompleksitas teknis dan kurangnya standar audit yang ketat. Temuan ini menggarisbawahi urgensi pembaharuan kebijakan, pengembangan literasi digital pemilih, dan adaptasi kerangka hukum serta standar audit untuk memastikan integritas proses elektoral di era digital.