Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.733
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syariah Jurnal Abdi Panca Marga Legal Studies Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Policy and Law Journal SINAR: Sinergi Pengabdian dan Inovasi untuk Masyarakat
Herdy Pratama Susantyo
Universitas Nurul Jadid
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN JINAYAT DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM Susantyo, Herdy Pratama
Legal Studies Journal Vol 3, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v3i2.10610

Abstract

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan Provinsi Aceh merupakan suatu Provinsi yang mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Hak Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi Daerah  Istimewa Aceh  Sebagai Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam. Lahirnya UU tersebut tak lepas daripada Sejarah, Nilai-nilai agama yaitu Syari’at Islam yang begitu kental,  dan adat budaya  berlandaskan norma-norma hukum islam yang hidup di dalam masyarakat aceh yang sangat kuat, serta posisi geografis Provinsi Aceh merupakan pertimbangan utama Pemerintah Pusat dalam memberikan hak otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Kesimpulannya Menurut pendapat ahli hukum Husni Mubarak, dosen doktoral bidang studi Hukum Syariah dari Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  korban perkosaan sering mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan mereka sulit menungkapkan apa yang terjadi pada diri mereka. Selain itu terdapat pasal yang masih dianggap bermasalah yaitu terduga pelaku perkosaan bisa dibebaskan dari jerat hukum hanya dengan melakukan sumpah sebanyak lima kali, seperti yang tertera di Pasal 55 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua Herdy Pratama Susantyo; Wahibatul Maghfuroh
Policy and Law Journal Vol 2 No 1 (2025): Juni
Publisher : Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam places harmony within the family as a fundamental aspect, viewing marriage as a sacred bond aimed at creating a prosperous family. However, divorce remains an unavoidable social reality, although in Islam, it is only permitted as a last resort. One of the most significant impacts of divorce is on children, who may experience emotional and psychological instability, as well as challenges in their social and academic lives. Therefore, it is the responsibility of parents to minimise the negative effects of divorce on their children. From a legal perspective, divorce affects the rights and obligations of parents, particularly regarding custody and child support. In the Indonesian legal system, various regulations such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Child Protection Law, and the Compilation of Islamic Law (KHI) have regulated the protection of children after divorce based on the principle of the best interests of the child. However, the implementation of these provisions still faces several challenges, such as non-compliance with maintenance obligations and prolonged disputes over custody rights. This study employs a normative legal method to analyse the effectiveness of post-divorce child protection regulations and the various challenges in their implementation. It is hoped that the findings of this study will provide more effective policy recommendations to ensure the well-being of children after their parents' divorce.
Pencegahan Praktik Politik Uang Berlandasan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018: Upaya pencegahan,bawaslu,politik uang Maulana , Achmad Farid; Susantyo, Herdy Pratama
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2259

Abstract

Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam proses demokrasi yang dapat merusak integritas pemilu dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menanggulangi praktik politik uang menjelang Pemilu 2024, ditinjau dari perspektif peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melakukan tiga pendekatan strategis yaitu pre-emptif melalui edukasi politik masyarakat, preventif melalui pemetaan titik rawan, patroli pengawasan, dan posko pengaduan, serta represif melalui penanganan laporan pelanggaran yang diteruskan ke Sentra Gakkumdu. Meskipun demikian, efektivitas pencegahan masih menghadapi kendala seperti budaya politik transaksional, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor. Analisis terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 menunjukkan bahwa meskipun ketentuan normatif telah memadai, penegakannya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara aspek hukum, sosial, dan budaya untuk mewujudkan pemilu yang bersih dari praktik politik uang.
PKM Penanaman Kesadaran Hukum Sejak Dini Dalam Aspek Ruang Lingkup Keluarga Di Desa Sambirampak Kidul Herdy Pratama Susantyo; Abdul Rofid Juniardi; Achmad Zahid Zhafif Albariq
SINAR: Sinergi Pengabdian dan Inovasi untuk Masyarakat Vol 2 No 01 (2025): Oktober
Publisher : CV. Laskar Karya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65678/sinar.v2i01.265

Abstract

Penelitian ini membahas upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Sambirampak Kidul, Kabupaten Probolinggo, terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian bertujuan untuk mengembangkan strategi edukasi hukum yang aplikatif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui pemberdayaan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan simulasi praktik hukum. Metode yang digunakan adalah pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan desain partisipatif dan edukatif, mencakup ceramah, dialog interaktif, dan role play. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman bentuk KDRT (fisik, psikis, seksual, ekonomi) dan hak-hak korban. Partisipasi aktif tokoh lokal sebagai agen edukasi hukum dan integrasi materi hukum dalam kegiatan posyandu serta keagamaan memperkuat keberlanjutan literasi hukum di desa. Pendekatan ini mendorong keberanian korban untuk melapor, memperkuat dukungan komunitas, dan menumbuhkan budaya hukum yang adil. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model penyuluhan berbasis digital dan integrasi kearifan lokal untuk memperluas jangkauan edukasi hukum dan meningkatkan responsivitas masyarakat terhadap isu KDRT.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA BATUR KABUPATEN PROBOLINGGO Susantyo, Herdy Pratama; Syahbana, Ahmad Nabiel; Haji, Moh Samsul; Azzuhdi, Imam Mujtahid; Afandi, Ahmad
Abdi Panca Marga Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Abdi Panca Marga Edisi November 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panca Marga Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51747/abdipancamarga.v5i2.2166

Abstract

Legal aid services are a forum for a person or group of poor people to gain understanding and legal protection if a problem occurs in their area. Legal Aid Services (LBH) there is a new hope for the community to help them to try to find justice in various fields of law, especially for those who are categorized as financially and socially disadvantaged and do not understand well the legal rules that apply in Indonesia today, it is hoped that with this community service can develop knowledge of the functions and benefits of legal aid facilitated by the State. With the existence of legal aid for the poor as an alternative to achieve justice, benefits and legal certainty. Judicial institutions through legal aid services are obliged to provide free legal aid to legal seekers and are prohibited from refusing what is an obligation as intended in the sense of providing free legal aid as a form of service to the poor or needy. However, the people of Batur Village, Probolinggo Regency, currently some still do not know that this free legal aid is available to those who are financially disadvantaged. Especially for those who live in areas far from cities or remote villages, legal knowledge is minimal (layman) in terms of the development of information related to the existence of legal aid services. In connection with this, the purpose of carrying out this community service is to empower the community, educate and find solutions to increase awareness of the rule of law, especially the case that is currently happening in Batur Village regarding Domestic violence (Domestic Violence) that always occurs in the village. Based on the settlement of the above cases, the method used in this activity is socialization/education of legal aid for the poor to increase legal awareness in Batur Village, Probolinggo Regency. Keywords: legal awareness, legal aid services, poor community.
Analysis of online gambling crime prevention policies according to positive law and Islam in Indonesia Susantyo, Herdy Pratama; Abdillah, Gadman Futor; Sanhaji, Mochammad Taufik; Romzi, Muhammad; Erfandi, Muhammad
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2025
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v11i1.1983

Abstract

The development of information technology, especially the internet, has had a significant impact on various aspects of human life, including the increasing prevalence of online gambling in Indonesia. This research aims to analyze the policies for combating online gambling crimes based on positive law in Indonesia and the perspective of Islamic law. Using a normative legal method with a library approach, this research analyzes legislation, academic journals, and related legal literature. The research results show that although Indonesia has regulated online gambling through the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE), the existing policies still face challenges in terms of implementation and supervision. The rapid development of technology and the cross-border nature of online gambling are the main obstacles in addressing the issue. In the perspective of Islamic law, online gambling is considered haram because it contains elements of speculation and harms society. Therefore, the Islamic legal approach emphasizes prevention, education, and rehabilitation. The recommendations put forward include updating regulations to be more responsive to new technologies, enhancing law enforcement capacity, and strengthening rehabilitation programs for offenders. This research is expected to contribute to the development of more effective policies in addressing online gambling in Indonesia.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah terhadap Hak Milik Perorangan menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Yusril Ihza Mahendra; Herdy Pratama Susantyo
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.7110

Abstract

This study is motivated by the limited research on mechanisms for resolving land disputes over individual ownership rights, despite the significant impact of such issues on legal certainty and social stability in Indonesia. The objective is to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (Permen ATR/BPN) No. 21 of 2020 in resolving land disputes and providing legal protection for individual landowners. The research employed a normative juridical method, using data sources comprising legal documents, statutory regulations, and case studies selected through purposive sampling. Data were collected through literature review and document analysis, then examined descriptively and qualitatively using a statutory approach. The findings show that the regulation provides three primary dispute resolution mechanisms, mediation, conciliation, and litigation with priority given to amicable settlements before resorting to court proceedings. These mechanisms enhance efficiency, reduce conflict escalation, and safeguard individual property rights in line with the principle of legal certainty. The study concludes that the application of Permen ATR/BPN No. 21 of 2020 plays an important role in streamlining administrative procedures and strengthening the legal protection of landowners. Its implications include theoretical contributions to land law literature and practical recommendations for policymakers, land authorities, and legal practitioners to clarify procedures, strengthen mediation capacity, and raise public awareness, while also opening opportunities for further research on the long-term effectiveness of non-litigation dispute resolution.
Analisis Yuridis Pendekatan Restoratif Berbasis Kearifan Lokal pada Tindak Pidana Ringan Herdy Pratama Susantyo; Ahmad Saifuddin; Ahmad Ferdi Hasan
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.7283

Abstract

The limited number of studies on the integration of local wisdom into the application of restorative justice for minor criminal offenses forms the background of this research, despite the significant potential of such an approach to strengthen social legitimacy and reduce the burden on the formal criminal justice system. This study aims, through a normative juridical perspective, to: (1) analyze the normative support and legal boundaries within existing positive law instruments; (2) formulate juridical parameters that allow local wisdom to be considered a legitimate element in restorative justice mechanisms; and (3) propose policy recommendations to strengthen the normative framework. The method employed is normative juridical analysis using the statute approach and conceptual approach. Primary legal sources include Prosecutorial Regulation No. 15 of 2020, National Police Regulation No. 8 of 2021, and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), while secondary and tertiary legal materials were obtained through legal literature and official legal databases. Data were analyzed using content analysis and legal interpretation through grammatical, systematic, and teleological methods. The findings indicate that while Prosecutorial Regulation No. 15 of 2020 has opened space for case dismissal based on restorative justice, it does not explicitly accommodate local wisdom values, potentially creating disharmony with the principle of legality and provisions in the Criminal Procedure Code. Moreover, regulatory inconsistencies at the village law level and ambiguities in classical literature regarding the scope of restorative justice were identified. The main conclusion of this study is the urgent need to draft or revise technical guidelines that explicitly regulate the integration of local wisdom as a valid juridical consideration within restorative justice mechanisms. The implications of this study are both theoretical enriching the literature on legal culture and restorative justice, and practical in enhancing the effectiveness of legally sound and socially accepted resolutions of minor offenses. This research also opens avenues for future studies with empirical and implementation-based approaches across different regions.
Analisis Yuridis Pengawasan Partisipatif Masyarakat sebagai Upaya Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum Muhammad Erfandi; Herdy Pratama Susantyo
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.7662

Abstract

Upholding integrity in the administration of general elections (Pemilu) is a crucial aspect of safeguarding the quality of democracy in Indonesia. One strategic approach to preventing electoral violations is participatory supervision, which involves the active engagement of the public. This study aims to analyze, from a juridical perspective, the forms, mechanisms, and effectiveness of participatory supervision within the Indonesian legal framework as an instrument for preventing election violations. A normative juridical method was employed by examining key regulations, such as Law No. 7 of 2017 on General Elections, alongside various technical provisions issued by the Election Supervisory Agency (Bawaslu). The findings indicate that participatory supervision plays a vital role in ensuring elections are conducted fairly, honestly, transparently, and cleanly, by encouraging voters to engage intelligently through data collection, violation reporting, and information dissemination. Nevertheless, its effectiveness in practice faces several challenges, including limited public understanding, insufficient outreach by election organizers, and institutional capacity constraints. The study concludes that participatory supervision is a strategic tool for preventing electoral violations, yet it requires regulatory strengthening, continuous political education, and synergy between Bawaslu, stakeholders, and civil society to be effectively and sustainably implemented.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Delik Penodaan Agama serta Perbandingan Pasal 156a KUHP Lama dan Pasal 300 KUHP Baru (Studi Kasus Lina Mukherjee dan Aulia Rakhman) Moch Sulthan Hidayatullah; Herdy Pratama Susantyo
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.12540

Abstract

Penelitian ini membahas konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam perkara delik penodaan agama di Indonesia dengan mengambil dua studi kasus, yaitu perkara Lina Mukherjee dan perkara Aulia Rakhman, sekaligus mengkaji perubahan pengaturan dari Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama menuju Pasal 300 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Kedua perkara tersebut memiliki kemiripan substansial berupa ekspresi yang dianggap menyinggung simbol keagamaan Islam melalui media sosial, tetapi diproses dengan dasar hukum yang berbeda, yaitu UU ITE pada perkara Lina Mukherjee dan Pasal 156 KUHP Lama pada perkara Aulia Rakhman, sehingga menghasilkan putusan pemidanaan yang tidak seragam, masing-masing dua tahun dan tujuh bulan penjara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa inkonsistensi penegakan hukum bersumber dari rumusan Pasal 156a KUHP Lama yang bersifat multitafsir, tercermin dari perbedaan dasar hukum, pola pembuktian, dan pertimbangan hakim. Sebaliknya, Pasal 300 KUHP Baru menawarkan rumusan delik yang lebih spesifik dengan menitikberatkan pada unsur permusuhan, kebencian, diskriminasi, atau kekerasan berbasis agama, pengecualian bagi ekspresi ilmiah dan artistik yang dilakukan secara objektif, serta keterkaitan dengan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga berpotensi memperkecil disparitas putusan pada masa mendatang, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum serta harmonisasi dengan UU ITE.
Co-Authors Abdillah, Gadman Futor Abdul Rofid Juniardi Abdul Wahid Zaini Achmad Zahid Zhafif Albariq Ahmad Afandi Ahmad Ferdi Hasan Ahmad Iqbal Sablirrahman Ahmad Saifuddin Azzuhdi, Imam Mujtahid Erfandi, Muhammad Haji, Moh Samsul Maulana , Achmad Farid Moch Sulthan Hidayatullah Muhammad Erfandi Muhammad Romzi, Muhammad Sanhaji, Mochammad Taufik Syahbana, Ahmad Nabiel Wahibatul Maghfuroh Yusril Ihza Mahendra