Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

The Role of Indonesian Notaries in the Transfer of Intellectual Property Rights Tansari, Noviana
International Journal of Social Service and Research Vol. 5 No. 5 (2025): International Journal of Social Service and Research
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/ijssr.v5i5.1233

Abstract

The transfer of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia necessitates legal certainty and protection, roles fulfilled by notaries through authentic deeds. This study examines the strategic functions of notaries in IPR transfers, focusing on their roles as proof providers, trusted third parties, and compliance keepers. Using normative legal research with a regulatory approach, the study analyzes laws such as the Copyright Law, Patent Law, and Trademark Law, alongside secondary data from document studies. Findings reveal that notarial deeds serve as irrefutable evidence in IPR transfers, ensuring compliance with legal standards and reducing dispute risks. Notaries also facilitate transparency in digital IPR registrations, enhancing trust among parties. The research highlights the notary’s obligation to verify IPR statuses and ensure transactional validity under Article 1320 of the Civil Code. Implications suggest that notaries are pivotal in safeguarding economic rights and adapting to technological advancements in IPR management. This study contributes to the literature by delineating the notary’s expanded role in contemporary IPR transactions, offering insights for policymakers and legal practitioners to strengthen IPR frameworks.
Tanggung Jawab dan Kewenangan Notaris dalam Alih Hak atas Kekayaan Intelektual Tansari, Noviana
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i7.61090

Abstract

Kemajuan signifikan dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI) menuntut adanya landasan hukum yang kuat, khususnya dalam proses pengalihan hak yang memerlukan keabsahan secara hukum. Salah satu elemen penting dalam proses ini adalah keberadaan notaris sebagai pejabat yang berwenang menyusun akta otentik. Meskipun demikian, batasan kewenangan serta tanggung jawab notaris dalam konteks pengalihan hak atas KI masih sering menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan untuk mengeksplorasi secara menyeluruh posisi dan fungsi notaris dalam proses tersebut, sekaligus memperjelas aspek-aspek hukum yang mendasarinya guna memperkuat perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada analisis terhadap ketentuan hukum positif dan teori-teori hukum yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta literatur hukum lainnya. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan dengan pendekatan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku. Temuan menunjukkan bahwa notaris memegang peranan krusial dalam menjamin kepastian hukum lewat penyusunan akta otentik saat terjadi pengalihan hak atas Kekayaan Intelektual (KI). Meskipun demikian, ruang lingkup kewenangan notaris tetap harus tunduk pada batasan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), termasuk ketentuan mengenai wilayah kerja dan tanggung jawab profesi. Dari hasil analisis yuridis normatif, disimpulkan bahwa masih diperlukan penguatan aspek regulatif serta peningkatan pemahaman terhadap praktik hukum di lapangan agar peran notaris dapat dijalankan secara maksimal tanpa menimbulkan potensi konflik hukum di masa mendatang.
Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Hukum dalam Pengelolaan Kontrak Bisnis Developer Perumahan : (Studi Kasus Pada PT X) Eclesia C. Siahainenia; I Made Kantikha; Annisa Fitria; Noviana Tansari; Tuti Elawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4156

Abstract

The housing development industry involves complex contractual relationships among developers, contractors, vendors, and consumers, making it highly vulnerable to legal risks. This condition is reflected in 3,872 consumer complaints filed against PT X in 2025, indicating a gap between the legal certainty provided by contractual provisions and their implementation in practice. This study aims to analyze the potential legal risks in the management of housing developers' business contracts and to formulate a model for implementing Good Corporate Governance (GCG) as a legal risk mitigation instrument. The research employs a normative juridical method supported by empirical data using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis is based on Contract Law Theory, Good Corporate Governance Theory, Agency Theory, Stakeholder Theory, and Legal Certainty Theory. The findings reveal that legal risks at PT X consist of contract performance risk, contract monitoring risk, and contract governance risk, which primarily arise from weaknesses in contract implementation, supervision, and documentation rather than from deficiencies in contractual clauses. This study proposes the Contract Governance Based on GCG Principles model, which integrates four stages of contract management: Contract Planning, Contract Performance, Contract Monitoring, and Contract Protection Governance. The proposed model serves as a preventive instrument for mitigating legal risks while strengthening consumer protection and promoting contract management that is effective, accountable, transparent, sustainable, and oriented toward legal certainty.