<![CDATA[The Food Security Index of Indragiri Hilir Regency since the period 2020-2023 has not increased significantly. This has an impact on the food security ranking which is in position 300 out of 416 regencies. Meanwhile, Indragiri Hilir Regency has extensive sago plantations and large production as one of the commodities that are components of the food security index. The priority of the problem is determined and discussed using the USG method (urgency, seriousness, growth), namely the failure to realize local food security. The problem statement of this problem is the lack of support and integrated Regional Government policies from the upstream and downstream sides to policies at the community level as consumers (end users) which causes low consumption of sago starch so that its contribution to regional food security is not too significant. Based on the scoring results using the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach method, a policy strategy is proposed to the Regional Government in the form of a Sago Food Innovation Processing and Development Support Policy. The implementation of this policy is carried out by implementing several strategic steps, namely focusing on product diversification and downstreaming efforts, research and development of sago-based food products, increasing capacity and training, increasing investment processing efforts and the sago food industry which is accompanied by strengthening promotion and education of the community as consumers. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Indragiri Hilir sejak periode 2020 – 2023 tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini berdampak terhadap peringkat ketahanan pangan yang berada di posisi 300 dari 416 Kabupaten. Sementara Kabupaten Indragiri Hilir memiliki perkebunan sagu yang luas dan besar produksinya sebagai salah satu komoditas yang menjadi komponen dari indeks ketahanan pangan. Prioritas masalah ditentukan dan dibahas dengan menggunakan metoda USG (urgency, seriousness, growth), yakni belum terwujudnya ketahanan pangan lokal. Problem statement dari permasalahan itu adalah kurangnya dukungan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dari sisi hulu dan sisi hilir hingga kebijakan di tingkat masyarakat sebagai konsumen (end user) yang menyebabkan rendahnya konsumsi pati sagu sehingga kontribusinya terhadap ketahanan pangan daerah belum terlalu signifikan. Berdasarkan hasil scoring dengan menggunakan metoda pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) diusulkan strategi kebijakan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Kebijakan Dukungan Pengolahan dan Pengembangan Inovasi Pangan Sagu. Implementasi kebijakan ini dilakukan dengan penerapan beberapa langkah strategis yakni fokus kepada upaya diversifikasi produk dan hilirisasi, penelitian dan pengembangan produk pangan berbahan sagu, peningkatan kapasitas dan pelatihan, peningkatan usaha pengolahan investasi dan industri pangan sagu yang disertakan dengan penguatan promosi dan edukasi masyarakat sebagai konsumen.]]>
