Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Publik di Indonesia sebagai Alat Kepentingan Kapitalis Wibisana, Kevin; Sugianto
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 5 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i5.32185

Abstract

Penelitian ini menyelidiki bagaimana kebijakan publik di Indonesia semakin selaras dengan kepentingan kapitalis, terutama di sektor pertambangan dan infrastruktur. Terlepas dari kerangka demokrasi Indonesia, pembuatan kebijakan sering meminggirkan publik dengan mengutamakan aktor korporasi elit. Menggunakan metode studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis peran negara dalam memfasilitasi dominasi kapitalis melalui undang-undang seperti Omnibus Law dan proyek-proyek strategis seperti Ibu Kota Baru (IKN) dan PIK 2. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara ahli, dan dianalisis secara tematik untuk mengungkap pola pengucilan, kolusi regulasi, dan bahaya sosial-lingkungan. Temuan mengungkapkan bahwa proses kebijakan publik, meskipun disusun secara hukum untuk bersifat partisipatif, sering dimanipulasi untuk mempercepat deregulasi investasi, meminggirkan masukan masyarakat sipil, dan memprioritaskan keuntungan perusahaan. Mekanisme ini menyebabkan penggusuran paksa, degradasi ekologis, dan ketidaksetaraan yang memburuk. Studi ini juga mengidentifikasi bentuk-bentuk kolusi hukum antara negara dan korporasi yang lolos dari undang-undang antikorupsi yang ada. Ini berpendapat untuk reformasi struktural pembuatan kebijakan untuk memastikan transparansi yang lebih besar, keadilan partisipatif, dan akuntabilitas lingkungan. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi perlindungan demokratis seperti hak litigasi publik, ombudsman kebijakan, dan pengawasan hukum yang lebih kuat untuk mengimbangi hegemoni kapitalis dan melindungi komunitas yang terpinggirkan. Pekerjaan ini berkontribusi pada studi kebijakan kritis dengan menjelaskan bagaimana aliansi negara-modal membentuk pembangunan di Indonesia pasca-otoriter.
The Shift from the Death Penalty to Imprisonment for Juveniles: An Analysis of Injustice from the Perspective of Existentialist Philosophy Wibisana, Kevin; Angkasa, Angkasa
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v7i1.2217

Abstract

This study examines procedural failures in the imposition of the death penalty on a child that was later commuted to imprisonment, as reflected in the Decision of the Gunungsitoli District Court Number 8/Pid.B/2013/PN-GST and the Supreme Court Judicial Review Decision Number 96 PK/Pid/2016. The central issue of this research lies in the erroneous verification of the defendant’s age, which resulted in a child being treated as an adult and sentenced to death, contrary to Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System and the principles of child protection. This research aims to analyze the procedural failure, explain its juridical and ethical implications, and critically assess practices of dehumanization in juvenile criminal law through the existentialist perspectives of Jean-Paul Sartre and Albert Camus. The study employs a normative legal research method with a qualitative approach, utilizing statutory, case, and legal philosophy approaches, supported by library research on court decisions and existentialist literature. The findings indicate that an excessively formalistic and positivistic application of law has negated the recognition of children as human subjects in the process of becoming, resulting in procedural and existential injustice. This research concludes that child protection in criminal law cannot be understood merely in normative terms but must be grounded in ethical and existential awareness to realize a more humanistic juvenile criminal justice system.