<![CDATA[Perkembangan teknologi digital, khususnya layanan mobile banking (M-Banking), telah memudahkan transaksi perbankan bagi nasabah. Namun, kemudahan ini juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi akibat kelemahan sistem keamanan dan serangan siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum lembaga perbankan terhadap kebocoran data nasabah dalam penggunaan M-Banking serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap regulasi yang berlaku, prinsip hukum perbankan, serta studi kasus kebocoran data yang terjadi di sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kepatuhan bank terhadap standar keamanan dan rendahnya kesadaran nasabah mengenai ancaman siber. Tanggung jawab bank dalam kasus kebocoran data dapat dikategorikan ke dalam tindakan preventif dan represif, di mana bank memiliki kewajiban menjaga keamanan sistem, memberikan edukasi kepada nasabah, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sistem. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap celah regulasi dan tantangan dalam implementasi perlindungan data perbankan di era digital. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan perlindungan data pribadi, peningkatan teknologi keamanan perbankan, serta edukasi berkelanjutan bagi nasabah guna meminimalisir resiko kebocoran data.]]>
