MayaPutra, Muhammad Umar
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kemiskinan, Inflasi, Dan Pengangguran Sebagai Determinan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tinjauan Berbasis Konsep Maslahah Yusuf, Muhammad; MayaPutra, Muhammad Umar; Tampubolon, Arsyaf; Malasyi, Sibral; Saifullah, Saifullah
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS Vol 4 No 1 (2025): Edisi Mei 2025 - Agustus 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jmdb.v4i1.1795

Abstract

Tujuan – Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh kemiskinan, inflasi, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pendekatan fiqh muamalah berbasis maslahah. Dengan mengintegrasikan metode Error Correction Model (ECM) dan nilai-nilai ekonomi Islam, studi ini menangkap permasalahan hubungan jangka pendek dan panjang. Minimnya kajian serupa menimbulkan celah dalam kebijakan berbasis maslahah, sementara perbedaan pandangan terkait dampak simultan dan jangka waktunya masih belum terurai jelas. Kebaruan – Penelitian ini menggabungkan analisis makroekonomi (kemiskinan, inflasi, pengangguran) dengan pendekatan nilai-nilai Islam melalui konsep maslahah dalam fiqh muamalah untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam konteks pencapaian SDGs. Pendekatan integratif ini menawarkan perspektif baru yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Error Correction Model (ECM) untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, inflasi, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data time series tahunan 2012–2024 dari BPS dianalisis untuk mengungkap dampak jangka pendek dan panjang dalam kerangka fiqh muamalah berbasis maslahah yang menekankan keadilan dan keberlanjutan kebijakan ekonomi. Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran berdampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan berpengaruh positif dalam jangka panjang, menunjukkan perlunya pemberdayaan berkelanjutan. Sementara itu, inflasi moderat justru mendukung pertumbuhan, mengindikasikan peran stabilitas harga dalam mendorong aktivitas ekonomi. Keterbatasan dan Implikasi – Perlunya fokus pada akupan variabel yang terbatas dan penggunaan data makro tahunan. Implikasinya, diperlukan kebijakan yang menekan pengangguran, mendorong pemberdayaan masyarakat miskin, dan menjaga inflasi tetap stabil. Pendekatan maslahah dalam fiqh muamalah menambah dimensi etika dan keadilan dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan
Manajeman Penerapan Harga Dan Inflasi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Maqashid Syariah Di Sumatera Utara MayaPutra, Muhammad Umar; Sudiarti, Sri; Marliyah, Marliyah
JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS Vol 3 No 3 (2025): Edisi Januari 2025 - April 2025
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jmdb.v3i3.1654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pengendalian inflasi dan penetapan harga dalam perspektif fiqh muamalah dan maqashid syariah di Sumatera Utara. Fiqh muamalah sebagai cabang hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi umat mencakup prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap data inflasi, kemiskinan, serta kebijakan ekonomi yang berlaku di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi yang tidak terkendali berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, memperburuk distribusi pendapatan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang stabil dapat mendorong investasi dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks fiqh muamalah dan maqashid syariah, peran negara sangat penting untuk memastikan aliran harta yang adil melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi, dan investasi yang etis. Pemerintah juga berperan menjaga harga agar tidak melampaui batas kewajaran, serta menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan skala prioritas: dharuriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah. Kesimpulan, integrasi nilai-nilai fiqh muamalah dan maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi mampu menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketimpangan ekonomi. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi di Sumatera Utara dapat diarahkan pada tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas jangka panjang.