Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Sarifudin, Faisal; Sijabat, Tama Amelia Putri
Idarotuna : Journal of Administrative Science Vol. 4 No. 2 (2023): November
Publisher : Program Study Office Adminstrative of Akademi Komunitas Teknologi Syarifuddin Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/idarotuna.v4i2.74

Abstract

One Stop Integrated Service is an effort to simplify public services designed by the Government to improve the quality of services to the community. The purpose of this program is to be effective in encouraging investment because it involves many potentials owned by Central Java Province. People still often express complaints related to licensing services, such as expensive fees, lack of transparency, and difficulties in procedures. This is called administrative burden. Administrative burden is any form of policy that is considered burdensome to the community in terms of public services. This research aims to describe, examine, and analyze the successful implementation of a one-stop integrated service system in Central Java Province along with the factors that support and hinder its implementation. The research method applied is a qualitative approach using a descriptive approach to achieve the research objectives. The results of the analysis show that the DPMPTSP of Central Java Province shows maximum results in quality public services because it can be proven by the positive response of the community and the implementation of services in accordance with applicable regulations.
Studi Komparatif China’s Personal Information Protection Law Dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Privasi Masyarakat Indonesia Simangunsong, Edward Michael Harapan; Sijabat, Tama Amelia Putri
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1321

Abstract

Penelitian ini merupakan studi komparatif antara China’s Personal Information Protection Law (PIP Law) dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan internet dan e-commerce di Indonesia, yang memicu kebutuhan akan perlindungan data pribadi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis berbagai regulasi yang ada. PIP Law di China diadopsi untuk menangani berbagai kasus kebocoran data pribadi dengan regulasi yang lebih rinci dan cepat dibandingkan dengan GDPR. UU PDP di Indonesia, meskipun telah disahkan, masih memiliki banyak celah hukum yang perlu diperbaiki. Studi ini mengidentifikasi bahwa PIP Law memberikan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, termasuk dalam hal transfer data lintas batas, sanksi, penegakan hukum, dan struktur otoritas pengawas data. Tujuan utama dari komparasi ini adalah memberikan rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dalam UU PDP, dengan harapan dapat mengharmonisasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, meningkatkan independensi lembaga pengawas, dan memperkuat edukasi serta kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya adopsi prinsip-prinsip dari PIP Law untuk meningkatkan perlindungan hak privasi di Indonesia.