<![CDATA[Dalam perkembangan politik kota Bandung tahun 2008 hingga 2018 terdapat kebijakan- kebijakan yang berdampak pada perkembangan politik kota Bandung. Tujuan artikel ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Walikota dan Pemerintah Kota Bandung, serta dampak dari perkembangan politik di era tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo, di mana terdapat lima tahapan metode yang digunakan yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Walikota tentunya memiliki berbagai kebijakan yang diterapkan untuk mewujudkan kota yang tertata baik dari segi infrastruktur dan regulasi. Hal ini juga berlaku bagi Kota Bandung yang tentunya mempunyai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Walikota untuk menjadikan Kota Bandung menjadi kota yang lebih baik lagi. Adapun kebijakan dan program yang dijalankan pada periode 2008 hingga 2013 diantaranya yaitu Program LLI Nyaah Ka Kolot, penataan pkl, dan pelayanan spm Trans Metro Bandung. Sedangkan pada periode 2013 hingga 2018 diantaranya yaitu relokasi PKL, Bandung smart city, Bandung sejuta biopori, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberadayaan Kewilayahan (PIPPK). Kebijakan Walikota merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menjadikan kawasan yang maju baik bagi masyarakat dalam kota maupun luar kota. Tentunya setiap kebijakan yang diterapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, walaupun masih terdapat masyarakat yang berpandangan negatif terhadap kebijakan yang berlaku.]]>
