<![CDATA[The development of the industrial world, especially in the food sector, is no stranger to the use of chemicals, this is done so that food products become more durable, usually the chemical used is borax. Therefore, consumer protection is needed, which is an integral part of healthy business activities. This study aims to determine the legal protection of consumers of food containing borax and to determine the efforts that can be made by consumers if they suffer losses due to consuming food containing borax. Using doctrinal or normative juridical method by applying statutory approach and conceptual approach in its writing. The conclusions gained in this study show that the legal protection received by customers who are injured can be in the form of external legal. According to the study's findings, consumers who suffer harm may be able to get legal protection in the form of external legal protection, which is protection established by the government through laws or regulations that cater to the interests of vulnerable parties. And if consumers suffer losses, they can pursue settlement efforts in two (two) ways: through court channels (litigation), which refer to the general court's procedural procedures, and through out-of-court (non-litigation) channels through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), which has three settlement channels: mediation, conciliation, and arbitration. ABSTRAK Perkembangan dunia industri, terutama di sektor pangan, tidak asing dengan penggunaan bahan kimia, ini dilakukan agar produk makanan menjadi lebih tahan lama, biasanya bahan kimia yang digunakan adalah boraks. Oleh karena itu, perlindungan konsumen diperlukan, yang merupakan bagian integral dari kegiatan bisnis yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perlindungan hukum bagi konsumen makanan yang mengandung boraks dan untuk menentukan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mereka mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan yang mengandung boraks. Menggunakan metode yuridis doktrinal atau normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dalam penulisannya. Kesimpulan yang didapat dalam studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh pelanggan yang mengalami cedera dapat berupa perlindungan hukum eksternal. Menurut temuan studi, konsumen yang menderita kerugian mungkin dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan hukum eksternal, yang merupakan perlindungan yang dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang rentan. Dan jika konsumen mengalami kerugian, mereka dapat melakukan upaya penyelesaian dengan dua (dua) cara: melalui jalur pengadilan (litigasi), yang merujuk pada prosedur prosedural pengadilan umum, dan melalui jalur non-pengadilan (non-litigasi) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memiliki tiga saluran penyelesaian: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kata Kunci: Perlindungan; Hukum; Konsumen; Makanan; Boraks; ]]>
