Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Granting Exclusive Right to Provide the Base Transceiver Station Tower in a Regency Reviewed from The Competition Law Paramitha, Tessana Pridia; Wulandari, Sinar Aju
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 4 No. 2 (2025): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v4i2.1672

Abstract

The Badung Regency Government in 2007 made an agreement with a company which gave exclusive rights to that company as the only business actor permitted to build and manage Base Transceiver Station (BTS) towers in Badung Regency. This agreement prohibited the Badung Government from granting tower permits to other companies. The action taken by the Badung Government created barriers for other companies attempting to enter the BTS tower industry in Badung Regency. Therefore, the purpose of this research is to analyze barriers to entry in the BTS tower leasing market in Badung Regency. This research will analyze monopolistic practices in BTS tower leasing in Badung Regency based on the provisions regulated in Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. This research uses normative legal research methods with statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study indicate that the existence of exclusive rights to provide BTS towers in Badung Regency raised barriers to entry into the BTS tower leasing business. These entry barriers caused the company that was given exclusive rights to have a monopoly position in the leasing of BTS towers in Badung Regency. This condition has negative impacts on other business actors, consumers, and the Badung community.
Essential Facilities Doctrine Dalam Membatasi Penguasaan Pasar : (Analisis Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013) Paramitha, Tessana Pridia
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaku usaha yang menguasai essential facilities cenderung memiliki posisi dominan pada pasar. Essential Facilites merupakan fasilitas – fasilitas penting bagi kelangsungan persaingan karena pelaku usaha tidak dapat bersaing di pasar bersangkutan tanpa akses terhadap fasilitas tersebut. Permasalahan terjadi ketika pelaku usaha yang menguasai pasar bersangkutan karena menguasai essential facilities menghambat pesaing usaha lainnya untuk menggunakan fasilitas yang sama. Hal ini dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis konsep essential facilities doctrine (doktrin fasilitas penting) untuk membatasi penguasaan pasar dan analisis putusan Nomor 02/KPPU-I/2013 terkait penerapan essential facilities doctrine dalam membatasi penguasaan pasar PT Pelabuhan Indonesia II pada jasa bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doctrinal research dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa essential facilities doctrine adalah doktrin hukum yang membebankan kewajiban kepada pelaku usaha yang memiliki akses terhadap essential facilities untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha pesaing untuk memanfaatkan fasilitas penting tersebut. Penerapan essential facilities doctrine salah satunya dapat ditemukan dalam putusan Nomor: 02/KPPU-I/2013 mengenai pemblokiran terhadap jasa bongkar muat yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II.