Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tingkatkan Perlindungan Hukum terhadap Wartawan Hardum, Siprianus Edi; Wira Utama, Mohammad
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (April–Mei 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i1.863

Abstract

Dalam negara demokrasi, Pers merupakan pilar keempat (fourth estate) setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tanpa Pers bisa dikatakan keadaan negara demokrasi jadi pengap. Pers bagaikan cermin. Ketika pemerintah sebagai pelaksana negara melakukan sesuatu yang baik dan berguna bagi masyarakat akan ditampilkan Pers. Begitu juga, kalau pemerintah melakukan penyimpangan juga ditampilkan Pers. Yang disorot Pers tentu bukan hanya tindak tanduk pemerintah tapi semua elemen negara termasuk masyarakat. Pers dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dimana intinya Pers dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan dan Etika, Agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Namun, dalam sampai sekarang Pers baik sebagai lembaga maupun para jurnalis (wartawan) sering mendapat kekerasan dari masyarakat dan terutama dari penyelenggara negara seperti pejabat pemerintah, anggota TNI dan Polri. Maka untuk mencegah dan memberantas itu semua maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu direvisi dimana di dalam ketentuan Pidanya harus ditegaskan bahwa siapa pun yang menghalangi aktivitas jurnalistik termasuk melakukan kekerasan terhadap wartawan harus dijatuhi pidana minimal lima tahun penjara dan maksimal hukuman mati.  Selain itu, kalau melakukan tindak pidana kepada pers atau wartawan adalah anggota polisi, TNI atau ASN maka selain dihukum penjara juga harus dipecat dari keanggotaan sebagai polisi, TNI dan ASN.
Consistent Law Enforcement Creates An Anti-Gambling Legal Culture Hardum, Siprianus Edi
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3122

Abstract

One of the challenges of the current Indonesian State is the crime of gambling. Offline and online gambling does not have a positive impact on individuals, society and the country at all. Precisely the negative impact that arises, among others, first, the impact on individuals and families, namely gambling makes poor.  Playing gambling, both online and offline, makes a person and his family economically destitute. The group of people who fall into gambling is a group of people who are classified as poor and low-income. They are already poor, they are playing gambling, they are getting poorer. In addition to economic losses for the gambler, online gambling is also addictive: Online gambling is addictive. The person involved often finds it difficult to stop even though they have already suffered a loss. their money to scammers. The next impact for the individual is mental disorders. Anxiety, depression, and severe stress are often experienced by gamblers who lose or feel guilty. The impact on the family is the rift in the household. Online gambling can cause arguments, loss of trust, and divorce. Family money can be spent on gambling, leading to financial hardship and unmet basic needs. In extreme cases, children can experience neglect due to parents who are too focused or addicted to gambling. Impact on Society. Crime rates are increasing: Implications for the State. The state has to spend huge costs on law enforcement, rehabilitation, and handling the social impact of online gambling. Therefore, this article offers solutions to prevent and eradicate gambling.