Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Hukum Terhadap Akta Perjanjian Kredit yang Dibuat Dengan Identitas Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 952/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Brt.) Prananda, Mayang Talentasari; Purba, Moses Frederick; Dafa, M Naufal Abiyi; Nurbaety, Setia Nanda; Tarina, Dwi Desi Yayi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study discusses how to apply the principle of prudence in credit agreement deeds and the legal implications of credit agreement deeds made using false identities, with a case study of Decision Number 952/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. The focus of the study lies in the application of the principle of prudence by banks and notaries in the process of making credit deeds. In this case, the debtor used a false identity to obtain credit, which then caused financial losses for the bank. The research method used in this study is a normative legal approach with secondary data. The results of the analysis show that identity falsification not only undermines the legal validity of credit deeds, but can also trigger criminal liability for notaries and administrative sanctions against banks. In addition, the application of the principle of prudence is important in providing credit and preventing losses for the bank as a creditor due to falsification of identity by the debtor.
Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst) Yuliana, Adelia; Nabilla , Anissa; Suci, Indah Meisyana; Nurbaety, Setia Nanda; Marsal, Irsyaf
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menyoroti lemahnya mekanisme tata kelola serta pertanggungjawaban hukum direksi BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan (statute approach), teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Terkait sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban direksi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa direksi sebagai organ perseroan memiliki fiduciary duty yang harus dijalankan dengan itikad baik, tanggung jawab, serta loyalitas penuh terhadap perseroan. Namun, dalam kasus Emirsyah Satar, prinsip tersebut dilanggar karena adanya praktik suap dan gratifikasi sehingga perlindungan doktrin Business Judgment Rule tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini dan pertanggungjawaban pidana berlaku. Kemudian, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP terpenuhi dengan kerugian negara mencapai USD 609.814.504, meskipun vonis lima tahun penjara dinilai ringan dibanding dampak besar yang ditimbulkan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan proporsionalitas pemidanaan untuk mencegah praktik korupsi di BUMN.