Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Partisipasi Politik Masyarakat di Negara Demokrasi: Studi Kasus Pemilu 2024 di Indonesia A. Fikri Ainurrizqi; Sukmana, Oman
Journal of Society Bridge Vol. 3 No. 2 (2025): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v3i2.74

Abstract

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan demokrasi substantif, terutama di negara demokrasi seperti Indonesia. Pemilu 2024 menjadi momentum strategis untuk mengkaji dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi prosedural dan substantif. Penelitian ini memadukan berbagai perspektif: pertama, tantangan partai politik dalam memobilisasi kader dan sumber daya yang berkualitas, serta hambatan ideologis akibat pragmatisme politik yang mencolok sejak era reformasi. Kedua, peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi substantif melalui penegakan hukum progresif, yang dapat mendukung keadilan pemilu dengan kebijakan berbasis nilai, bukan hanya prosedur teknis. Ketiga, evaluasi pemilu serentak 2019 yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat hingga 81,97%, tetapi tetap menghadapi kendala teknis dan kerumitan yang memengaruhi kesadaran politik masyarakat. Berdasarkan analisis ini, penelitian merekomendasikan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu melalui reformasi kelembagaan, edukasi pemilih, dan penguatan instrumen hukum untuk memperkuat integritas demokrasi di Indonesia.
Pembangunan Sosial Pasca Desentralisasi di Indonesia: Evaluasi Kritis terhadap Tantangan dan Peluang A. Fikri Ainurrizqi; Sukmana, Oman
Journal of Society Bridge Vol. 3 No. 3 (2025): Society Bridge
Publisher : Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59012/jsb.v3i3.70

Abstract

Artikel ini menelaah dinamika pembangunan sosial dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, khususnya pada periode pasca-reformasi. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan program pembangunan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun demikian, berbagai tantangan masih muncul, antara lain kesenjangan kapasitas fiskal dan kelembagaan antar daerah, ketimpangan akses terhadap layanan dasar, serta lemahnya koordinasi antar sektor. Hasil analisis menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung terwujudnya pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.