Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kerjasama Maritim Indonesia-AustraliaDalam MewujudkanVisi International Maritime Organization (IMO)Untuk Meningkatkan Keselamatan Transportasi Laut Herni Bunga Bangalangke; Eliyanti Mokodompit
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Mei)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i5.365

Abstract

mendukung Kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia memegang peranan strategis dalam visi dan misi International Maritime Organization (IMO), khususnya dalam peningkatan keselamatan transportasi laut. Artikel ini membahas bentuk-bentuk kerja sama bilateral yang mencakup pelatihan pelaut, penguatan sistem navigasi dan pencarian-penyelamatan (SAR), harmonisasi regulasi pelayaran dengan standar IMO, serta penguatan kapasitas kelembagaan maritim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi dokumentasi dan analisis kebijakan maritim kedua negara. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi Indonesia-Australia secara signifikan mendorong implementasi prinsip keselamatan pelayaran IMO melalui peningkatan infrastruktur keselamatan, edukasi pelaut, serta respon cepat terhadap insiden laut. Selain itu, kerja sama ini berkontribusi terhadap pemenuhan standar internasional, terutama dalam kerangka SOLAS dan IMSAS. Artikel ini merekomendasikan peningkatan keberlanjutan kerja sama teknis dan penguatan sistem pemantauan maritim lintas batas sebagai langkah konkret menuju pelayaran yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.
Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat Udi Junedi; Eliyanti Mokodompit
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70% wilayahnya berupa lautan memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor transportasi laut untuk menunjang perekonomian masyarakat, khususnya di daerah pesisir dan kepulauan. Namun demikian, rendahnya kualitas infrastruktur transportasi laut menyebabkan inefisiensi logistik, keterisolasian wilayah, dan tingginya biaya distribusi barang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran infrastruktur transportasi laut dalam pembangunan ekonomi masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta strategi pengembangan yang berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis studi literatur dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan, modernisasi armada kapal, dan integrasi sistem logistik merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan swasta serta kebijakan berbasis data diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural dan birokrasi. Infrastruktur laut yang terencana dan berkelanjutan berkontribusi nyata terhadap peningkatan konektivitas, distribusi hasil laut, serta peluang usaha di sektor perikanan dan pariwisata bahari.
PENGEMBANGAN PARAWISATA BAHARI BERBASIS BLUE ECONOMY Revika Indrayani Kustiwa; Eliyanti Mokodompit
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL - MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan, seiring dengan kekayaan sumber daya laut dan posisi strategis dalam segitiga karang dunia. Dalam menghadapi tantangan degradasi lingkungan dan ketimpangan sosial-ekonomi, pendekatan blue economy muncul sebagai paradigma pembangunan baru yang mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, tantangan, dan strategi pengembangan pariwisata bahari berbasis blue economy, dengan fokus pada wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Taman Nasional Wakatobi. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan nasional serta studi kasus lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi blue economy dalam sektor pariwisata memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui kebijakan integratif, penguatan kapasitas lokal, serta pemanfaatan teknologi konservasi. Konsep blue economy terbukti mampu menjadi strategi pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menjaga ekosistem laut, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang.
PARADIGMA INSTRUMENTAL DALAM MANAJEMEN STRATEGIS: ANALISIS KRITIS ATAS PERSPEKTIF ETIKA FRED R. DAVID Badri; Yulianti Caesaria; Eliyanti Mokodompit
Berajah Journal Vol. 6 No. 2 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i2.392

Abstract

This article discusses the shift in strategic management paradigms that position business ethics, corporate social responsibility (CSR), and environmental sustainability no longer as operational constraints but as internal determinants of strategy quality. This study aims to critically evaluate Fred R. David's contribution in establishing the relationship between profit-seeking and planetary responsibility through the principle of good ethics is good business. This article uses a Critical Literature Review approach with a conceptual analysis of strategic management literature, specifically Chapter 10 of Strategic Management: Concepts and Cases. The results of the study indicate that business ethics, CSR, and sustainability in David's framework function as sources of social legitimacy, reputation, stakeholder trust, and long-term competitive advantage. Practices such as sustainability reporting and ISO 14000/14001 are understood as strategic instruments to strengthen environmental accountability. However, this article finds that David's model remains instrumental because ethics is primarily justified to the extent that it supports business performance. This model is also inadequate in addressing the risks of greenwashing and the complexities of developing countries. The implication is that managers need to gradually adopt ethical strategic management through a transparent organizational culture.