Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam sektor pemerintahan, yang dikenal sebagai E-government. Penerapan E-government bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi administrasi, transparansi kebijakan, serta aksesibilitas layanan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur digital yang belum merata, kesiapan sumber daya manusia, serta integrasi sistem antarinstansi. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji berbagai studi terdahulu yang menganalisis implementasi E-government, dengan fokus pada metode yang digunakan dalam evaluasi layanan E-government dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Technology Acceptance Model (TAM) dan Task Technology Fit (TTF) merupakan model analisis yang paling umum diaplikasikan dalam analisis penerimaan dan efektivitas E-government, termasuk dalam layanan keimigrasian. Dari hasil analisis, penerapan E-government di sektor keimigrasian, seperti penggunaan aplikasi M-Paspor, telah memberikan manfaat dalam efisiensi layanan dan pengurangan antrean fisik. Namun, tantangan dalam kesiapan digital masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi bagi masyarakat dan aparatur, serta penyempurnaan regulasi terkait E-government guna memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.