Sigiro, Benny
Universitas Terbuka

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reformasi Kebijakan Penilaian Kinerja Pns: Sebuah Solusi Atau Masih Sekedar Formalitas Administrasi? Farida, Rista Nur; Sigiro, Benny; Krissetyanti, Eunike Prapti Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol 16, No 1 (2025): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jap.v16i1.31169

Abstract

This study aims to examine the implementation of civil servant performance appraisal policy reform, particularly the transition from Government Regulation (PP) Number 46 of 2011 to PP Number 30 of 2019 and Ministerial Regulation of PANRB Number 6 of 2022. A descriptive qualitative approach was employed, using semi-structured interviews and direct observations. The study focuses on one deputy within a central government agency, with Edwards III’s implementation theory as the analytical framework. The findings found that performance appraisals remain a mere formality and have not yet functioned as meaningful tools for performance development. Three main issues support this conclusion: (1) feedback from supervisors tends to be generic and non-specific, making the appraisal process procedural rather than development; (2) the absence of clear and measurable performance indicators allows for subjective assessments; and (3) the existing incentive system is not fully fair or proportional to actual performance. Furthermore, the post-reform structure has shifted appraisal authority to higher-level officials, raising concerns about evaluation relevance and fairness. This study contributes to the limited literature on performance management reform in Indonesia’s public sector by identifying persistent implementation challenges that limit the intended impact of performance appraisal policies. The findings highlight the need to enhance appraiser capacity in delivering constructive feedback and to review existing regulations to ensure a fairer, more objective, and impactful performance appraisal system that promotes employee motivation and well-being. Given that this study was limited to one institution and employed a qualitative approach, the generalizability of the findings remains limited.
STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Rahmadhani, Cahya; Sigiro, Benny
Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 15, No 2 (2025): Dinamika Governance - JULI
Publisher : Universitas of Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v15i2.5101

Abstract

Kompetensi menjadi faktor penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN menunjukkan bahwa kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan kompetensi ASN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis SWOT disajikan terkait dengan pembahasan strategi peningkatan kompetensi ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara masih memerlukan peningkatan dalam hal pengetahuan individu, keterampilan, dan konsep diri sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam rangka memastikan pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan secara efektif. BPSDM Provinsi Kalimantan Utara berada pada situasi dimana organisasi sedang dalam kondisi internal yang cukup lemah, tetapi kondisi eksternal mendukung untuk pertumbuhan organisasi. Hal ini memerlukan strategi progresif dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi kelemahan yang dimiliki. Untuk itu, penyusunan dokumen prasyarat pengembangan kompetensi ASN, perencanaan program pengembangan kompetensi, pembaharuan sistem informasi, dan peningkatan sarana dan prasarana merupakan langkah strategis yang penting untuk dilakukan sebagai bahan perumusan peta jalan (road map) pengembangan kompetensi ASN.