Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan Nomor: 40/PDT.G.S/2024/PN.TJK) Zaini, Zulfi Diane; Ramadhani, Amanda Putri
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5331

Abstract

Kebutuhan manusia saat ini semakin kompleks dibandingkan dengan zaman dahulu, di mana kebutuhan utama hanya makanan dan udara. Pendidikan dan interaksi sosial juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang beragam, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kerjasama antar individu menjadi penting, di mana yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu membantu yang tidak mampu. Dalam konteks ini, pinjam-meminjam uang menjadi hal yang umum untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian pinjaman diatur dalam hukum, dengan syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan debitur terhadap perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil, fluktuasi harga, dan bencana alam. Dalam hal ini, lembaga keuangan seperti bank perlu melakukan analisis kredit dan memberikan dukungan kepada debitur untuk mengurangi risiko wanprestasi. Proses penyelesaian kredit macet, seperti yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, melibatkan mediasi antara debitur dan kreditur. Jika mediasi gagal, proses hukum dapat dilanjutkan, termasuk eksekusi agunan. Hakim berperan penting dalam memastikan keadilan dan transparansi selama proses ini, serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki situasi keuangan mereka. Kesimpulannya, kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan manajemen keuangan yang buruk. Proses penyelesaian kredit macet harus melibatkan langkah-langkah yang adil bagi semua pihak, dengan mempertimbangkan restrukturisasi utang dan perlindungan hak-hak kreditur.
Proses Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Putusan Nomor: 40/PDT.G.S/2024/PN.TJK) Zaini, Zulfi Diane; Ramadhani, Amanda Putri
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5331

Abstract

Kebutuhan manusia saat ini semakin kompleks dibandingkan dengan zaman dahulu, di mana kebutuhan utama hanya makanan dan udara. Pendidikan dan interaksi sosial juga mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang beragam, termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kerjasama antar individu menjadi penting, di mana yang kaya membantu yang miskin, dan yang mampu membantu yang tidak mampu. Dalam konteks ini, pinjam-meminjam uang menjadi hal yang umum untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dengan perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian pinjaman diatur dalam hukum, dengan syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan debitur terhadap perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi yang tidak stabil, fluktuasi harga, dan bencana alam. Dalam hal ini, lembaga keuangan seperti bank perlu melakukan analisis kredit dan memberikan dukungan kepada debitur untuk mengurangi risiko wanprestasi. Proses penyelesaian kredit macet, seperti yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, melibatkan mediasi antara debitur dan kreditur. Jika mediasi gagal, proses hukum dapat dilanjutkan, termasuk eksekusi agunan. Hakim berperan penting dalam memastikan keadilan dan transparansi selama proses ini, serta memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki situasi keuangan mereka. Kesimpulannya, kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan manajemen keuangan yang buruk. Proses penyelesaian kredit macet harus melibatkan langkah-langkah yang adil bagi semua pihak, dengan mempertimbangkan restrukturisasi utang dan perlindungan hak-hak kreditur.
Design of Information Technology Infrastructure Integration as Support Academic Sevice at a University Nursandi, Muhammad; Ramadhani, Amanda Putri; Maretmy, Angella; Septian, Daniel Marvelino
INSTALL: Information System and Technology Journal Vol 2 No 3 (2025): INSTALL : Information System and Technology Journal
Publisher : LPPM Universitas Sari Mulia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33859/install.v2i3.995

Abstract

The rapid growth of digital academic services requires universities to develop reliable, scalable, and integrated information technology infrastructures. This study focuses on the design and planning of the IT infrastructure for Building E at Universitas Sari Mulia, aiming to support both academic and administrative activities while integrating seamlessly with the existing campus network. The research applies a design and development method, encompassing technical analysis, network architecture design, detailed system design, and conceptual validation. The Building E infrastructure includes six main rooms, with a server room functioning as the central local network management node. A three-tier network architecture core, distribution, and access layers is implemented to ensure efficient management, traffic segmentation, and direct interaction with end users. The integration plan considers inter-building connectivity, network security, and operational workflow to maintain stability and reliability while accommodating future expansion. The proposed design enhances network performance, simplifies maintenance, ensures centralized data management, and provides reliable digital services for students, faculty, and administrative staff. Conceptual validation confirms that the design aligns with technical requirements, security standards, and institutional policies. The study establishes a strategic foundation for developing a smart campus environment, ensuring that Building E contributes significantly to the university’s digital transformation and long-term academic excellence.