Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROGRESIF: Jurnal Hukum Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Sibarani, Kevin Bhaskara
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN Disyon, Huta; Sibarani, Kevin Bhaskara
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 ISSUE 2, OCTOBER 2023
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v3i2.184

Abstract

Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan konsitusional bagi negara dalam melaksanakan perekonomian nasional. Hak menguasai negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, salah satunya diwujudkan dengan pengusahaan ekonomi melalui BUMN. Perkembangan ekonomi global menuntut BUMN berbenah dan kebijakan strategis yang dipilih oleh pemerintah untuk itu adalah pembentukan holding company BUMN untuk penguatan nilai dan efisiensi. Penelitian ini bertujuan memahami konsep hak menguasai negara dalam skema holding BUMN dikaitkan dengan salah satu dari tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan. Melalui metode penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan adalah conceptual approach dan statute approach dilakukan dengan penelaahan teori atau doktrin dan regulasi terkait, termasuk putusan judicial review dari MA dan MK. Hasil penelitian ini mengungkapkan pembentukan holding BUMN pada prinsipnya telah memenuhi tujuan hukum sebagaimana yang diutarakan Gustav Radbruch yakni keadilan. Hak menguasai negara perlu dipahami secara luas dengan kewenangan merumuskan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Dalam fungsi pengelolaan, perlindungan penguasaan negara pada struktur holding BUMN dapat dilakukan dengan kontrol melalui adanya kepemilikan saham istimewa. Namun demikian, penguasaan negara yang berdasarkan rasa keadilan sosial, kepastian hukum dan berorientasi kemanfaatan, tetap harus menghormati prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (GCG) pada BUMN dan juga tidak berarti memonopoli seluruh kegiatan perekonomian nasional.
Barang Milik Negara: Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Pemerintah Sibarani, Kevin Bhaskara
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3322

Abstract

State Owned Asset (SOA) utilization is a part of the management of state assets as an alternative in providing income for the state through non-tax state revenue. The implementation of the utilization of SOA is stated in the form of an agreement or contract between the government and the partner which can come from the private sector. This research will analyze the provisions or arrangements of the SOA utilization agreement related to the contract law in Indonesia and the application of freedom of contract in the SOA utilization contracts. The results of this reseatch indicate that the principle of freedom of contract is not absolute and the application of freedom of contract in the SOA utilization agreement is limited by the laws and regulations governing the provisions in the management of SOA. This research was conducted using a normative juridical method through a conceptual approach and a statutory approach. The SOA utilization agreement practically is an implementation of statutory regulations, however, the application of freedom of contract in its application can be seen from the stages of the contract, i.e. the pre-contractual, contractual and post-contractual stages in determining the contents and provisions of the agreement as long as it does not conflict with the provisions of the legislation, decency and public order.
Co-Authors Disyon, Huta