Christabella, Sheren
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Extended Producer Responsibility (EPR) di Indonesia: Tantangan Regulasi dan Solusi Peningkatan Kepatuhan Jerry Shalmont; Christabella, Sheren; Jessy Yohanes; Saragih, Rae Bennet Celeste 
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i1.53729

Abstract

Penjualan produk Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir, dengan peningkatan sebesar 34% pada tahun 2024 dan proyeksi pertumbuhan 19% pada tahun 2025. Namun, pertumbuhan ini berdampak pada peningkatan volume sampah, khususnya sampah plastik, yang menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2024 mencapai 19,64% dari total timbulan sampah nasional. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan Extended Producer Responsibility (EPR) diterapkan, yang mewajibkan produsen bertanggung jawab hingga tahap pasca konsumsi produk. Implementasi EPR di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan EPR dalam pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun EPR secara konseptual dapat menjadi solusi berkelanjutan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan industri, lemahnya pengawasan, kurangnya insentif, dan ketidaktegasan penerapan sanksi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan yang lebih efektif, serta pemberian insentif kepada produsen menjadi hal yang mendesak untuk mendorong keberhasilan program EPR di Indonesia.
Legal Consequences of Excessive Compensation in Hotel Consumer Disputes: Case No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Christabella, Sheren; Paulina Shelly Kwu; Velliana Tanaya; Elena Philomena Lee
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 22 Nomor 1 Februari 2026
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.vi.132625

Abstract

The rapid expansion of the hospitality sector has introduced complex legal issues related to hotel liability in maintaining guest safety and comfort. This research examines hotel liability for losses caused by employee negligence and examines the classification and application of material and immaterial damages within Indonesian civil law, with a particular focus on “Decision No. 649/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.” Using a normative juridical approach with a statutory analysis, this study reviews the Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999) and the Indonesian Civil Code, supported by scholarly literature. The results indicate that negligence committed by hotel employees satisfies the elements of an unlawful act as stipulated in Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code, establishing the hotel’s responsibility under both tort and consumer protection frameworks. Nevertheless, the court’s reasoning reveals inconsistencies in categorizing compensation, where certain tangible losses were erroneously treated as intangible damages. Such misclassification risks overlapping claims and excessive restitution, which contradicts the principles of fairness and proportionality. This study contributes by critically evaluating how Indonesian courts distinguish between material and immaterial damages, highlighting the risks of misclassification concerning compensation classification, underscoring the importance of legal certainty, substantive justice, and the preventive as well as educative roles of compensation. The findings are expected to enrich the development of civil law and strengthen consumer protection mechanisms within Indonesia’s hospitality industry.