<![CDATA[Industri fast fashion telah menjadi salah satu penyumbang limbah tekstil terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan konsumsi produk tekstil yang cepat dan tidak berkelanjutan menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan limbah, terutama terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, konsep Extended Producer Responsibility (EPR) menjadi salah satu pendekatan strategis yang menekankan tanggung jawab produsen atas seluruh siklus hidup produk, termasuk tahap pasca konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait kebijakan EPR, khususnya dalam konteks industri fast fashion di Indonesia. Pembahasan mencakup perbandingan kebijakan EPR di negara lain, sejarah regulasi serupa di Indonesia, serta kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya gotong royong. Selain itu, dibahas pula desain kelembagaan yang ideal, termasuk peran KLHK, Kemenperin, dan Kemendag dalam pengawasan dan pelaksanaan EPR, serta mekanisme penegakan hukum baik melalui sanksi formal maupun sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan EPR di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, namun memiliki potensi besar jika diintegrasikan dengan pendekatan budaya lokal dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar instansi, partisipasi produsen, serta kesadaran masyarakat untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah tekstil yang berkelanjutan dan inklusif.]]>
