Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal DIskresi
Johannes Johny Koynja
Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 : (Studi Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur) Zaki Amrullah; Sofwan Sofwan; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa pada desa di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini sebagai penelitian Hukum Empiris maka metode yang dipergunakan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. jenis dan sumber data meliputi data primer yaitu informan dan responden, data sekunder, kemudian sumber data yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, studi kepustakaan, dan teknik sampling. Hasil Temuan yang disimpulkan dari prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional yaitu Pemerintahan Desa Rensing Bat, Pemerintahan Desa Rensing, dan Pemerintahan Desa Boyemare Sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, akan tetapi Pemerintah Desa Rensing dan Desa Boyemare dalam pelaksanaan APBDes tahun 2021 masih dilakukan beberapa evaluasi terkait pelaksanaannya.
Penegakan Hukum Izin Pemanfaatan Hutan Produksi Di Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Ahmad Muhazzir; Abdul Khair; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3677

Abstract

Penelitian ini menjadi dasar untuk menganalisa pengaturan penegakan hukum dalam pemberian izin pemanfaatan hutan produksi serta kendala dalam pelaksanaan. Penelitian ini bersifat empiris dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini yang berkenaan dengan pelaksanaan pengaturan izin diatur dalam 2 peraturan yang mengakibatkan pembagian tidak sama terhadap setiap subjek dan terbukti dari fakta dilapangan menggunakan cara pembagiannya berdasarkan peraturan lama yaitu 15 hektar per kepala keluarga adapun kendalanya adalah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengatur jenis tanaman yang bisa ditanam di hutan produksi tersebut, kurangnya aparat penegakan hukum dan sarana fasilitas serta kesadaran hukum masyarakat masih kurang.
Co-Authors Abdul Khair Ahmad Muhazzir Sofwan Sofwan Zaki Amrullah