Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI BADAN LEGISLASI DESA DALAM UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (Studi di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima) M. Isnaini; H. A. Khair; M. Saleh; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Diskresi Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v4i1.7437

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengetahui bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislasi dalam mengawasi urusan Pemerintahan Desa serta kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut atas peran pengawasan kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Bolo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan Sosial (Social Approach). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik namun masih mendapati kendala sehingga hasil dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa hanya cukup sebagai tugas kelembagaannya saja namun belum bisa cukup dan memuaskan untuk pihak Masyarakat desa sebagai pihak yang menikmati hasil dari keberadaan Badan Permusyawaratan Desa. Masih terdapat beberapa hambatan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa oleh karena itu penting baginya Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan kinerjanya agar benar-benar menjadi wakil Masyarakat desa.
Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pringgasela M. Saleh; Sarkawi; H. A. Khair
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 10 No 1 (2026): Amaliah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v10i1.6473

Abstract

Land and Building Tax (PBB) is one of the regional revenue sources that plays an important role in supporting regional development, including development at the village level. Community participation in paying Land and Building Tax is strongly influenced by the role of village governments in providing socialization, education, and administrative assistance to the community. However, in practice, several challenges are still found in increasing public awareness to fulfill tax obligations, particularly at the village level. This community service activity aims to improve public understanding of the importance of paying Land and Building Tax and encourage community participation in fulfilling tax obligations. The implementation method used a participatory approach through counseling, Focus Group Discussion (FGD), and administrative consultation. The activity was conducted on July 15, 2025, at the Village Office Hall of Pringgasela with consisting of village officials, community leaders, and community representatives. The results showed that public understanding regarding the importance of paying Land and Building Tax improved after the activity. In addition, this activity identified several obstacles faced by the community in fulfilling tax obligations, such as limited understanding of payment procedures and low legal awareness. This activity contributes to increasing community participation in Land and Building Tax payments and supports regional revenue improvement.