Wahyu Siswaya
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POLRI

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENGADAAN KENDARAAN DINAS POLRI Wahyu Siswaya
Jurnal Litbang Polri Vol 20 No 4 (2017): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.418 KB)

Abstract

Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dalam menjalankan tugasnya harus didukung dengan resource (sumda). Salah satu sumber (resource) yang dibutuhkan adalah pemenuhan kendaraan dinas sebagai sarana transportasi. Pemenuhan kendaraan dinas Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, baik tugas operasional Kepolisian maupun tugas non operasional (staf), selama ini dilaksanakan dengan system pembelian / belanja modal dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per tahun. Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas Polri dengan system pembelian / belanja modal saat ini dapat diasumsikan boros serta kurang efektif dan efisien, karena harus mengalokasikan anggaran pemeliharaan dan perawatan baik kepada kendaraan dinas yang pengadaannya pada tahun-tahun sebelumnya maupun yang sesungguhnya menjadi dasar di dalam melaksanakan kajian efetivitas pengadaan kendaraan Dinas dimaksud.
DAFTAR PUSTAKA EFEKTIVITAS PENGADAAN KENDARAAN DINAS POLRI Wahyu Siswaya
Jurnal Litbang Polri Vol 20 No 4 (2017): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.09 KB)

Abstract

DAFTAR PUSTAKA
STANDARDISASI PERALATAN DALMAS DAN PHH DALAM RANGKA PENANGANAN UNJUK RASA Wahyu Siswaya
Jurnal Litbang Polri Vol 20 No 4 (2017): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1673.814 KB)

Abstract

Dengan bergulirnya era demokratisasi Polri dihadapkan pada eforia keterbukaan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 tanggal 26 Oktober 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di muka Umum, menjamin kebebasan warga negara untuk berpendapat dan bersyarekat, dalam berbagai bentuk dan jenis kegiatan. Salah satu bentuk kegiatan penyampaian pendapat adalah dalam bentuk demonstrasi / unjuk rasa;
DAFTAR PUSTAKA STANDARDISASI PERALATAN DALMAS DAN PHH DALAM RANGKA PENANGANAN UNJUK RASA Wahyu Siswaya
Jurnal Litbang Polri Vol 20 No 4 (2017): JURNAL LITBANG POLRI
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.242 KB)

Abstract

DAFTAR PUSTAKA