Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies
Amalia, Hanisa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interprestasi Hakim Pengadilan Agama Amalia, Hanisa; Muhtadi, Muhtadi; Tisnanta, H. Soerya; Hamsiri, Hamsiri
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741

Abstract

Pasca pemberlakukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UUP) yang menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun berdampak meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin (DK) di Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Semangat undang-undang tersebut untuk mencegah perkawinan pada usia anak seringkali mendapat kendala dengan terjadinya kehamilan di usia anak yang mengharuskan segera dilangsungkannya perkawinan. Hal inilah menunjukan bahwa perkawinan pada usia anak masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Permasalahan penelitian ini yaitu DK berdasarkan UUP, syarat permohonan DK, dan interpretasi hakim terhadap kondisi hamil sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan DK. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan peneletian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa DK berdasarkan UUP dapat diajukan ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan; Pengajuan permohonan DK di Pengadilan Agama Blambangan Umpu harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup seperti surat keterangan kesehatan reproduksi calon pengantin dari tenaga kesehatan; dan Interpretasi hakim terhadap kondisi hamil adalah kondisi darurat yang tidak ada pilihan lain sehingga harus segera melaksanakan perkawinan. Keadaan darurat tersebut menjadi alasan dalam mengabulkan permohan DK dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak serta melihat kemaslahatannya
Rembuk Tiuh in Handling Juvenile Crime in Theft Cases Amalia, Hanisa; Hamsiri
Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/em4n0128

Abstract

The resolve to the crimes of rubber theft by child perpetrators in Blambangan Umpu Village, Way Kanan Regency through rembuk tiuh is a form of restorative justice in the form of traditional deliberation which provides justice for the victims and perpetrators. This paper to analyze implementation and inhibiting factors of rembuk tiuh are in the resolve the criminal acts of theft with child perpetrators in Blambangan Umpu Village, Way Kanan Regency. The research uses a normative juridical approach and empirical juridical approach by using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the research and discussion show that the implementation of rembuk tiuh in resolve the criminal acts of theft with child perpetrators can be said to be effective in achieving justice for victims and perpetrators. Compensation fine by the perpetrator to the victim is a restoration to the original condition and are not a form of retaliation. The absence of punishment for child perpetrators gives the opportunity to grow and develop properly. The presence of traditional leaders in the discussion as mediators helps seek a common solutions and agreements. The dominant factors inhibiting the implementation of rembuk tiuh are the lack of role of regional government in encouraging the resolution of criminal acts of theft through rembuk tiuh and communities who do not fully understand rembuk tiuh as a way to resolve criminal acts of theft.
Co-Authors Hamsiri Hamsiri, Hamsiri Muhtadi Muhtadi Tisnanta, H. Soerya