Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TRANSFORMASI KAMPANYE MELALUI REFORMULASI KEBIJAKAN PEMILIHAN SERENTAK SEBAGAI STRATEGI PENCEGAHAN POLITIK UANG Indah Nadilla
Jurnal ADIL Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v16i1.5511

Abstract

Praktik politik uang dalam kampanye pemilihan umum merupakan fenomena yang sering terjadi, terutama di wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Dalam kondisi tersebut, pemilih cenderung menganggap pemberian insentif material sebagai bentuk kompensasi nyata yang lebih bernilai dibandingkan janji politik yang belum tentu terwujud setelah pemilu. Sebagian masyarakat secara terbuka menyampaikan istilah NPWP (Nomor Piro Wani Piro) kepada calon politikus sebagai bentuk negosiasi dalam pemilu, di mana pemilih secara eksplisit menanyakan jumlah uang yang bersedia diberikan oleh kandidat sebagai imbalan atas suara mereka. Fenomena ini berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi, karena proses pemilihan tidak sepenuhnya didasarkan pada visi dan program kerja kandidat, melainkan pada strategi pemberian manfaat finansial jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Korupsi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Cilacap, Jawa Tengah Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Nadila Nur Falah; Lusy Liany; Indah Nadilla; Aura C. Safnuri; Valdissa A. Nitisara; Ananda N. Setialin; Dzikra N. Hazim; Siti S. R. Haliza; Muhamad R. Aribowo; Muhamad N. Fahrezi; Ian Prayoga; Muhamad F. Ilham; Raska Aflah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3490

Abstract

Korupsi dalam penyaluran bantuan sosial merupakan permasalahan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara,tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak asasi manusia masyarakat,khususnya kelompok miskin dan rentan. Fenomena ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola bantuan sosial yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi dalam menyaluran bantuan sosial di Kabupaten Cilacap dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, serta mengkaji implikasinya terhadap kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi,sosial,dan budaya. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,dan kasus, melalui studi kepustakan terhadap peraturan perundang-udangan,doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menujukanĀ  bahwa praktik manipulasi data penerima, rekayasa distribusi,dan pengalihan dana bantuan sosialĀ  secara yuridis memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, bertujuan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Selain itu,korupsi bantuan sosial secara langsung menghambat pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial, sehingga mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasiĀ  manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola bantuan sosial yang transparan, akuntabel,dan berorientasi pada pemulihan hak asasi manusia.