Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALYSIS OF THE CONCEPT OF UJRAH ON THE HABIT OF EXCHANGING MONEY BEFORE EID AL-FITR IN BANJAR SOCIETY FROM THE PERSPECTIVE OF HIZFH AL-MAL Fateya Rahman, Ahmad Reysa; Kuratulaini, Kuratulaini; Syahrida, Laily
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 9 No. 2 (2025): Special Issue: International Conference on: "Inclusive Legal Futures: Islamic P
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v9i2.17843

Abstract

The custom of the Banjar people when approaching Eid al-Fitr is to exchange money, this habit aims to break one large denomination of money into several small denominations to brokers, and in paying for this service brokers usually set a tariff of 10%-20% depending on the nominal as a form of ujrah. The method used in this research is descriptive normative law with a qualitative approach in analysing the concept of money exchange ujrah in Banjar society in the perspective of Hizfh al-mal. The results of this study indicate that the habit of exchanging money in the Banjar community can facilitate the community and shorten the time in its activities, compared to exchanging money at an official bank. The service fee set by brokers or sellers is relevant to the concept of ujrah sharia and does not contradict one of the focussed maqasid sharia, namely hifz al-mal.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Rahmania, Amelia; Kuratulaini, Kuratulaini; Ramadhan, M. Lutfi Sahrul; Nazhiri, Muhammad Najmi; Zaini, Muhammad; Assyifa, Najwa; Anggraini, Reva Sari
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 3 No. 3 (2025)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v3i3.1611

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memngetahui apa saja perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan Perlindungan Konsumen di Indonesia, Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan perlindungan konsumen di Indonesia, diatur Didalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 tahun 1999. Undang-undang ini secara khusus mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan; larangan dalam memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.