<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan data spasial berbasis Google Maps dalam proses pendataan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman di Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang penelitian ini didorong oleh tantangan klasik dalam administrasi perpajakan daerah, seperti keterbatasan jangkauan verifikasi objek pajak, tingginya biaya operasional lapangan, dan belum optimalnya integrasi data lintas sistem. Pemanfaatan teknologi berbasis lokasi, seperti Google Maps, dinilai mampu memberikan lompatan digital dalam modernisasi tata kelola pajak daerah. Studi ini mengadopsi pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kuantitatif dari hasil survei dengan temuan kualitatif berbasis wawancara dan observasi langsung. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengayaan penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dan Digital Governance Framework dalam konteks birokrasi fiskal lokal, serta mendorong konsep baru berupa Geospatial Tax Intelligence sebagai pendekatan alternatif dalam reformasi perpajakan daerah. Secara praktis, studi ini menghasilkan prototipe sistem berbasis Google Maps yang mampu meningkatkan cakupan pendataan objek pajak dan efisiensi operasional mengalami peningkatan yang ditunjukkan melalui pengurangan signifikan dalam penggunaan anggaran operasional lapangan. Studi juga mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan seperti literasi digital petugas pajak, infrastruktur TIK, serta sinergi kebijakan antar instansi. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan geografis yang hanya mencakup wilayah DKI Jakarta dan belum mengakomodasi perbandingan antardaerah secara longitudinal. Namun, temuan ini dapat dijadikan pijakan awal bagi replikasi di daerah lain. Implikasi kebijakan dari studi ini mencakup pentingnya penyusunan regulasi turunan untuk legalisasi bukti digital, penyediaan anggaran khusus untuk integrasi sistem informasi spasial, serta pembentukan unit kerja khusus untuk inovasi dan teknologi perpajakan di lingkungan pemerintah daerah.]]>
