<![CDATA[Tindak pidana ekonomi seperti korupsi dan pencucian uang yang semakin meningkat menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar dan ketidakadilan sosial. Mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan perampasan aset dalam Undang-Undang Tipikor dan TPPU, seringkali memakan waktu lama dan kurang efektif, sehingga pelaku masih dapat menyembunyikan atau memindahkan aset ilegalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis dan kebutuhan hukum nasional dalam mengoptimalkan regulasi pidana perampasan aset berdasarkan perspektif hukum progresif dan berkeadilan. Metode yang dipakai berupa pendekatan yuridis normatif dengan melakukan kajian literatur serta analisis data secara kualitatif, dengan mengevaluasi regulasi yang ada dan memberikan usulan perbaikan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat kekurangan regulasi, khususnya mengenai perampasan aset tanpa proses pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture), yang berpotensi memperkuat mekanisme pemulihan aset tanpa harus mengandalkan putusan pengadilan pidana. Tantangan implementasi meliputi konflik dengan prinsip hak asasi manusia seperti praduga tak bersalah dan hak milik. Studi ini merekomendasikan pengesahan undang-undang perampasan aset yang komprehensif dengan prosedur dan perlindungan yang jelas agar penegakan hukum lebih efektif, memberikan efek jera, dan menegakkan keadilan. Hal ini akan memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengembalikan aset ilegal, meningkatkan transparansi, dan menegakkan supremasi hukum.]]>
