<![CDATA[Perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan terciptanya aset digital baru, salah satunya adalah cryptocurrency. Secara global, cryptocurrency telah banyak digunakan, bersamaan dengan munculnya fenomena seperti CryptoArt, cryptocurrency, token utilitas, dan token sekuritas. Di Indonesia, meskipun cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun telah diklasifikasikan sebagai komoditas berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam Peraturan No. 99 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum cryptocurrency dalam kerangka hukum Indonesia dan kualifikasinya sebagai objek untuk jaminan kebendaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan preskriptif dengan fokus pada analisis perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency, sesuai dengan Pasal 499 dan Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat sebagai aset ekonomi yang dapat dipindahtangankan melalui sistem elektronik, sehingga dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Selain itu, cryptocurrency memiliki potensi sebagai objek jaminan dalam kedua lembaga jaminan, yaitu gadai dan fidusia, dengan mempertimbangkan pentingnya pendaftaran benda yang dijaminkan. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan kerangka regulasi lembaga jaminan di Indonesia untuk mengakomodasi cryptocurrency sebagai objek jaminan yang sah.]]>
